Purnamanews.com – Lebak, 27 April 2026– Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) melangsungkan aksi demontrasi di Depan Kantor DiskominfoSP Lebak, Pada Senin, 27 April 2026. Aksi tersebut merupakan respon tegas terhadap rencana proyek pengadaan kalender yang dinilai tidak relevan dan proporsional. Dalam hal ini, IMC menekankan beberapa tuntutan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta tata kelola pemerintahan secara bersih.
Disampaikan Hendrik Arrizqy, Ketua Coordinator Center (CC) IMC, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Ini bentuk kepedulian kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat”. Ungkap Hendrik.
Disisi lain, dirinya berharap agar segera dilakukannya evaluasi serta perbaikan ditubuh Diskominfo-SP Kabupaten Lebak supaya kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata terhadap publik.
“Diskominfo-SP Kabupaten Lebak agar secepatnya melakukan evaluasi supaya kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata”. Tegas Hendrik.
Ia juga megaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Adapun beberapa atensi yang dilayangkan antara lain:
1. Mendesak Pembatalan Proyek Kalender, Mahasiswa menilai bahwa proyek pengadaan kalender 2027 yang digagas Diskominfo-SP tidak relevan dan tidak proporsional. Selain itu, terdapat dugaan indikasi korupsi yang bersifat sistematis, sehingga berpotensi dilakukan berulang kali di lingkungan Diskominfo-SP Kabupaten Lebak. Oleh karenanya, mahasiswa mendesak agar proyek tersebut dapat dibatalkan.
2. Skema Penyerapan Anggaran yang Kontradiktif, dugaan lainnya datang dari skema formalitas dalam penyerapan anggaran yang justru bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat karena diprediksi tak akan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan publik.
3. Mendesak Penyusunan Anggaran yang Berpihak pada Masyarakat, Mahasiswa juga menuntut agar Diskominfo-SP lebih peka dalam menyusun anggaran, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap publik harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan.
Adapun tuntutan pada aksi tersebut diantaranya:
1. Mendesak pembatalan proyek pengadaan Kalender 2027;
2. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek di lingkungan Diskominfo-SP Lebak;
3. Mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat;
4. Menetapkan mekanisme pengawasan publik yang lebih ketat untuk mencegah potensi dugaan korupsi.
Team/Red
