Purnamanews.com – Bintan Di tengah sorotan publik, aktivitas tambang pasir ilegal jenis galian C terus menggila, merajalela di kawasan hutan lindung Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Praktek ini bukan sekadar isu lokal, melainkan alarm darurat kerusakan lingkungan yang nyata terjadi di depan mata, namun ironisnya, seolah luput dari tindak tegas penegakan hukum.
Puluhan Lokasi Menjadi Sarang Ilegalitas
Berbagai area di Bintan, mulai dari Kampung Banjar, Gunung Kijang, Galang Batang, Nikoi, Kawal, Teluk Bakau, Malang Rapat, Busung, hingga Sei Kecil, disebut warga sebagai lokasi aktivitas serupa. Modus operandi yang sama: pengerukan membabi buta, iring-iringan truk pengangkut pasir tak terputus, dan pengawasan yang terkesan absen sama sekali.
Keheningan Pejabat Picu Tanda Tanya Besar
Publik semakin geram, bukan hanya karena aktivitas ilegalnya, tetapi juga karena indikasi pembiaran yang kuat. Di tengah gencar desakan masyarakat dan sorotan media, respons dari para pemangku kebijakan-baik di tingkat kabupaten maupun provinsi-terkesan lamban dan minim aksi konkret.
Keheningan ini memicu spekulasi publik: ada apa di balik praktik yang terang-terangan ini ?
Perusakan Sistematis Lingkungan yang Terencana
Aktivitas ini tak bisa lagi disebut sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan yang terencana. Hutan lindung, benteng terakhir ekosistem, kini menjadi lahan empuk pengerukan demi keuntungan segelintir pihak. “Ini sudah melampaui batas. Bukan hanya tambang ilegal, tapi perusakan sistematis terhadap lingkungan hidup,” tegas seorang perwakilan warga Gunung Kijang.
Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah ?
Maraknya lalu-lalang dump truck dari kawasan Galang Batang berlangsung terbuka, seolah kebal hukum, bahkan di bawah yurisdiksi aparat penegak hukum. LSM menyoroti lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan sebagai akar masalah berulangnya praktik ini. Tanpa intervensi serius, kerusakan ekologis yang ditimbulkan berpotensi permanen, mengancam ekosistem, merusak tata ruang, dan mengorbankan kualitas hidup masyarakat.
Seruan Tegas untuk Kapolres Bintan yang Baru
Desakan semakin menguat. Warga dan LSM mendesak Kapolres Bintan yang baru untuk tidak tinggal diam. Turun langsung ke lapangan, hentikan semua aktivitas ilegal, dan proses hukum semua pihak yang terlibat-termasuk para pemodal dan aktor intelektual di baliknya, bukan hanya pekerja di lapangan.
Ancaman Eskalasi Kasus ke Tingkat Nasional
Masyarakat menegaskan kesiapan mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, opsi membawa persoalan ini ke ranah nasional akan ditempuh. Pertanyaan kunci yang menggantung di benak publik: Ketika tambang ilegal berjalan lancar dan pejabat memilih membisu, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi ?
Penulis : Ravi
