Purnama News|Tanjungpinang – Nama Drs. H. Doli Boniara Siregar, M.Si kembali mencuat di tengah polemik nelayan Kepri yang kerap ditangkap otoritas Malaysia. Menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepri, Doli tercatat masih aktif hingga pertengahan 2025 menangani langsung isu-isu strategis di wilayah perbatasan. Rabu 25 Juni 2025.
Doli bukan wajah baru di lingkungan Pemprov Kepri. Ia pernah menjabat sebagai Kadispora, Kadinsos, hingga dipercaya sebagai Pj Bupati Bintan. Kini, sebagai pimpinan BP2D, ia memikul tanggung jawab besar mengelola dinamika batas negara, terutama di laut—wilayah yang rawan pelanggaran dan konflik yurisdiksi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Doli terlibat aktif dalam komunikasi diplomatik dengan Konsulat Jenderal RI di Johor terkait pembebasan nelayan Kepri. Ia juga mengeluarkan imbauan resmi kepada nelayan untuk tidak melaut melewati garis batas, sembari mendorong penguatan kerja sama lintas negara.
> “Kami terus melakukan pendekatan diplomatik dan menyusun langkah pengamanan wilayah perbatasan yang lebih tegas,” ujar Doli dalam salah satu pernyataannya kepada media.
Sosoknya dikenal kalem tapi penuh perhitungan. Tidak banyak bicara di depan publik, namun aktif menekan jalur koordinasi formal. Di saat isu pengelolaan wilayah perbatasan cenderung diremehkan, Doli justru berada di garis depan.
Purnama News mencatat bahwa selama 2025, BP2D di bawah kepemimpinannya telah menangani lebih dari 4 kasus nelayan yang ditahan di perairan Johor, serta mempercepat langkah negosiasi untuk pemulangan.
