Jakarta — Aktivis 98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga urgensi reformasi Polri.
Ia menilai keempat isu tersebut berkaitan erat dengan kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan arah kebijakan nasional ke depan.
Terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Ubedilah menegaskan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan yang lebih baik dalam membangun demokrasi, persoalan serangan air keras itu harus diungkap, terutama siapa aktor intelektual di baliknya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kasus tersebut harus diadili di peradilan umum karena menyasar warga sipil di luar konteks tugas militer.
“Dengan diadili di peradilan umum, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa penegakan hukum dilakukan secara independen, demi kepentingan hukum, bangsa, dan kemanusiaan,” katanya.
Menurut dia, langkah TNI menyerahkan pelaku ke peradilan umum juga akan menjadi indikator komitmen reformasi institusi tersebut.
Dalam konteks geopolitik, Ubedilah mengkritik posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dinilainya tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Ia menyebut forum tersebut sarat kepentingan dan tidak memiliki legitimasi internasional yang kuat.
“Board of Peace itu lebih terlihat sebagai ‘Board of Trump’, didominasi oleh Donald Trump dan tidak berbasis mandat legal PBB,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keterlibatan tokoh seperti Benjamin Netanyahu dalam dinamika konflik global yang dinilai melemahkan legitimasi moral lembaga tersebut.
Ubedilah mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas.
“Indonesia harus keluar dari BOP dengan аrgumen konstitusional, kemanusiaan, dan rasional. Tidak perlu takut, karena itu bagian dari kedaulatan bangsa,” katanya.
Sementara itu, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ubedilah menilai kebijakan tersebut sejak awal memiliki persoalan mendasar, baik dari sisi konsep maupun implementasi.
“Cara menyelesaikan persoalan gizi dan stunting tidak efektif jika menggunakan model MBG seperti sekarang,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi fiskal negara yang terbatas serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola program.
“Ada indikasi kuat MBG menjadi instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi jejaring elit kekuasaan, sehingga citra publiknya buruk dan banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia menyarankan evaluasi total, bahkan moratorium program.
“MBG seharusnya dimulai sebagai pilot project di daerah miskin dan terluar, bukan langsung diterapkan secara nasional tanpa kesiapan tata kelola,” tambahnya.
Di sisi lain, Ubedilah juga menilai reformasi Polri belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berdasarkan berbagai survei.
“Kepercayaan publik itu sangat kecil, bahkan tidak sampai 30 persen yang benar-benar yakin,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya reformasi struktural dan kultural secara bersamaan.
“Reformasi struktural bisa dimulai dari pergantian pimpinan dan penataan pejabat, sementara reformasi kultural harus membenahi praktik penegakan hukum agar bebas dari korupsi, pungli, dan nepotisme,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan kepolisian berbasis nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Semua ini perlu dilakukan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Ubedilah.
*red
