TANGERANG – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) secara resmi mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2025-2031 dalam sebuah acara puncak Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung di Grand Anara Hotel, Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada hari ini. Minggu (14/12/2025).
Pengukuhan ini menandai momentum strategis penguatan sinergisitas antara ABPEDNAS dengan lembaga-lembaga tinggi negara dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.
Tokoh Kunci Negara Jabat Dewan Strategis
Susunan Dewan DPP ABPEDNAS periode baru ini menjadi sorotan utama karena melibatkan tokoh-tokoh kunci dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin langsung pengukuhan, kini resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar ABPEDNAS. Sementara itu, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS.
Komitmen negara dalam pengawasan desa semakin diperkuat dengan penetapan:
● Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kapolri) sebagai Ketua Dewan Penasihat ABPEDNAS.
● Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Prof. Reda Manthovani, sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.
Integritas dan Akuntabilitas Dana Desa Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya integritas. Ia menyatakan bahwa penguatan desa harus sejalan dengan integritas, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai garda terdepan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa yang transparan.
Senada dengan itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan peran krusial BPD dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, yang turut hadir, menggarisbawahi peran ABPEDNAS dalam mendorong kebangkitan ekonomi desa.
Dukungan Penuh Negara untuk BPD
Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Aditya Yusma, menyambut baik susunan dewan baru ini.
“Kehadiran Bapak Jaksa Agung sebagai Pembina, Bapak Mendagri sebagai Pakar, dan Bapak Kapolri sebagai Penasihat, serta Bapak JAM Intel sebagai Pengawas, adalah sinyal kuat dari negara bahwa BPD didukung penuh,” ujar Aditya Yusma.
Ia menambahkan, sinergisitas lintas lembaga ini merupakan fondasi untuk mempercepat peningkatan kapasitas BPD dan memastikan setiap rupiah dana desa dikawal secara profesional dan berintegritas.
Dalam upaya edukasi publik mengenai akuntabilitas dana desa, penyanyi Charlie Vanhoutten ditetapkan sebagai Duta Jaksa Jaga Desa.
ABPEDNAS juga mengumumkan program terbarunya: lomba film pendek ‘Jaksa Garda Desa’ berhadiah ratusan juta rupiah.
“Kami meyakini Sehatnya Jiwa Sehatlah Badan, Sehatkan Desa, Sehatlah Bangsa Indonesia,” pungkas Aditya Yusma, menegaskan komitmen ABPEDNAS untuk membangun desa menata kota menuju Indonesia Maju.
Jurnalis : Edo Lembang / M.Irsyad Salim
