Lampung Selatan purnamanews.com Beredar kabar berita dugaan tidak transparan kepala sekolah SDN 2 talang Jawa kecamatan Merbau mataram dalam pengelolaan dana bos tidak sepenuhnya benar Dan tentang guru yang di beritakan tidak pernah masuk juga tidak sepenuhnya benar 29 September 2025
Iya mas kalau guru yang berinisial ss itu tidak benar kalau sepenuhnya tidak pernah masuk ,karena setiap kegiatan extra kurikuler selalu ada dan ada dokumentasinya dan saksi dan soal tuduhan pengelolaan dana bos yang tidak transparan saya juga heran yang mana yang tidak transparan sementara pengeluaran atau penggunaan dana bos sudah sesuai dengan ARKAS dan pemeriksaan dari inspektorat secara berkala juga ada ,dan kalaupun ada temuan dari LHP laporan hasil pemeriksaan inspektorat dan kami harus mengembalikan ya saya siap ,karena manusia kan tempat nya salah dan lupa intinya saya bertanggung jawab dengan kepemimpinan saya selaku kepala sekolah
Tentang permintaan mundur karena saya dianggap kurang mampu jalankan tugas ,,saya juga sudah lakukan ,tapi keputusan kan ada pada dinas dan semua itu butuh proses tidak semudah membalikan telapak tangan dan mungkin itu ada laporan dari orang yang iri dan ingin menjatuhkan saya mas jelasnya
Sejalan dengan statrmen Korwil Pendidikan Kec.Merbau Mataram, Rohyati Sari, SE.,M.Pd. saat di konfirmasi terkait kepala SDN 2 talang Jawa “iya ya benar mas kalau soal mengundurkan diri Kepala Sekolah sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah, dan guru yang bersangkutan . juga sudah mengundurkan diri dari guru honorer di SDN 2 Talang Jawa, kita masih proses utk pergantian Kepseknya, jadi sementara proses itu berjalan, ya wajar kalau Bu Dewi masih jalankan tugasnya di SDN 2 Talangjawa, karena SK kepala sekokah penggantinya belum turun, tolong dipahami ya mas”
Sementara sekretaris dinas pendidikan Lampung selatan Cahyadi saat di konfirmasi via WhatsApp terkait prosedur pengangkatan dan penempatan kepala sekolah menjelaskan
Aturan penempatan dan pengangkatan kepala sekolah, yang diatur oleh Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025, mengamanatkan proses seleksi dan penugasan harus menggunakan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) mulai Februari 2024. Persyaratan dasar meliputi kualifikasi S1/D4, sertifikat pendidik, pangkat/golongan minimal III/c (PNS), dan pengalaman manajerial. Masa tugas maksimal adalah 8 tahun atau dua periode, dengan kemungkinan perpanjangan dalam kondisi tertentu, dan kepala daerah berperan dalam pemetaan kebutuhan serta proses pelantikan melalui sistem terintegrasi.
Pemetaan Kebutuhan: Dinas Pendidikan menganalisis kebutuhan kepala sekolah di wilayahnya berdasarkan data sekolah, jumlah kepala sekolah yang akan pensiun, dan perkembangan wilayah.
Pelatihan dan Seleksi: Guru yang memenuhi kualifikasi mengikuti pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) dan kemudian mengikuti seleksi administrasi dan substansi.
Pengusulan dan Penugasan: Calon terpilih diusulkan melalui sistem KSPS untuk proses penugasan.
Pelantikan: Kepala daerah melantik kepala sekolah terpilih ,jadi benar kalau semua itu butuh proses tidak detik ini mundur detik ini juga langsung ada penganti tutupnya (tim)
