PURNAMA NEWS.COM | KEDIRI – Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mulai menata ulang kepemimpinan sekolah menengah pertama negeri melalui Rapat Koordinasi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Kediri tentang mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri Tahun 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat penyegaran manajemen pendidikan sekaligus penguatan tanggung jawab sekolah terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Dr. Mokhamat Muhsin, M.Pd, jajaran pejabat struktural, serta seluruh kepala SMP Negeri se-Kabupaten Kediri tersebut tidak sekadar bersifat seremonial. Forum ini menjadi ruang penegasan arah kebijakan, terutama dalam memastikan sekolah hadir sebagai garda terdepan penyelesaian masalah akses pendidikan.
Dalam arahannya, Dr. Mokhamat Muhsin secara tegas menyoroti masih ditemukannya anak usia sekolah yang belum terjangkau layanan pendidikan. Ia meminta kepala sekolah dan guru tidak bersikap pasif serta menghapus sekat antar satuan pendidikan dalam menangani ATS.
“Sekolah tidak boleh hanya menunggu siswa datang. Guru dan kepala sekolah harus peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Penanganan ATS membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Penyerahan SK mutasi kepala sekolah pada kesempatan tersebut menjadi bagian dari strategi evaluasi kinerja dan penyegaran kepemimpinan. Mutasi diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghadirkan kepala sekolah yang adaptif, responsif terhadap persoalan lapangan, serta berorientasi pada pelayanan pendidikan yang merata.
Melalui langkah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pendidikan, menekan angka ATS, dan mendorong setiap satuan pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
Pewarta : Hernowo
