PURNAMA NEWS.COM | SURABAYA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur, terus melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan Zero over dimensi dan overload (ODOL) di Jawa Timur.
Melalui program “Polisi Menyapa” Ditlantas Polda Jatim memilih cara yang lebih humanis dengan menggandeng berbagai pihak, mulai operator angkutan, paguyuban transportasi, hingga pemerintah daerah.
“Intinya, kita menindaklanjuti program Bapak Kakorlantas, salah satunya melalui Polisi Menyapa,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kamis (17/7/2025).
Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan, forum dialog ini menjadi wadah untuk mendengar aspirasi para pelaku usaha transportasi, khususnya terkait penerapan Zero ODOL di Jawa Timur.
Menariknya, sejumlah operator mulai bergerak melakukan rekonstruksi truk agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang diizinkan.
“Alhamdulillah, ada masukan-masukan konstruktif. Intinya yang paling penting adalah Korlantas Polri dan Polda Jawa Timur khususnya, akan menindaklanjuti program pemerintah menuju zero ODOL walaupun penerapannya dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Kombes Iwan juga menyebut perubahan strategi penertiban yang akan dilakukan.
Jika sebelumnya petugas menghentikan kendaraan langsung di jalan, kini pendekatan dilakukan melalui kunjungan ke pool atau komunitas angkutan.
“Satu cara seribu gaya. Penertiban tetap jalan, tapi dengan cara-cara baru yang lebih komunikatif dan tidak menimbulkan gesekan,” kata Kombes Iwan.
Terkait usulan batas bawah tarif angkutan yang muncul dalam pertemuan, Kombes Iwan menyebut itu sebagai masukan bagus namun menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kalau usulan itu diterapkan di semua daerah, saya kira akan sangat bagus. Tapi kita menunggu regulasi yang digodok pemerintah pusat,” ucapnya.
Kombes Iwan berharap, strategi Polisi Menyapa yang kini diikuti oleh 39 polres di Jawa Timur mampu mendekatkan pelayanan Polri dengan masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya Zero ODOL.
“Layanan yang kita berikan bukan hanya administratif, tapi juga keamanan dan penegakan hukum. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan mendapat informasi valid dan solusi atas kendala di lapangan,” pungkas Kombes Iwan. (*her )
