oleh

Yara Subussalam: Dinas Sosial Harus Peka dengan Kondisi Sosial

SUBULUSSALAM – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengundang kota Subulussalam kecewa dengan tanggapan dan sikap Kadis Sosial kota Subulussam mengenai keluhan Rizky Megana (8) penderita Tuna Netra yang akan datangi Dinas Sosial untuk menanyai bantuan yang membantu bersekolah.

Edi Sahputra, Ketua YARA perwakilan Subulussalam mengatakan, selaku kadis sosial kami melihat dia terlalu kaku memimpin, hal ini bukan menghadapi risiko saja, kami melihat setiap ada sosial yang dikeluhkan masyarakat.

“Dia selalu melihat itu bukan ranah Dinas Sosial, hal ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat kepada kami, seperti halal para peminta-minta, orang gila berkeliaran meresahkan warga, orang cacat tak ada program pembinaan atau pelatihan lain,” kata Edi Sahputa dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis (13/6/2019).

Seharusnya selaku kadis sosial lanjut Edi Sahputra, ia harus peka terhadap kondisi sosial, jika masyarakat datang mengeluhkan perihal sosial, ia harusnya meminta solusi jangan lari cari alibi tupoksi.

Lebih lanjut ia juga mengatakan, jika membicarakan peraturannya saya kira lupa acuan pp no ​​39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di pasal 6 Rehabilitasi Sosial yang ditujukan untuk siapa saja yang meningkatkan kesejahteraan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan terkait, serta yang memerlukan perlindungan khusus untuk penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental dan seterusnya.

“Ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Pemerintah daerah Kota Subulussalam agar tercipta keadilan sosial, jika terobosan dan pendapat kadis sosial tidak dapat mendukung hal itu, Walikota Subulussalam akan menggunakan palayanan bagi masyarakat yang bisa terakomodir dengan baik,” ujar Edi.

“Lebih lanjut mengundang, Sudah diundang sekitar, Yang terakhir, namun untuk hari ini, belum ada tanggapan dari Dinas Sosial Kota Subulussalam, jelas ini ketidak pekaan pak kadis, jika memang tidak mampu kami kira pak kadis sosial lebih baik saja, karena itu jauh lebih elegan , dari pada hak kepentingan sosial publik terabaikan, ”tandasnya. (Red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed