Purnamanews.com-Gambir Jakarta. Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin Yang juga Wakil Dewan Masjid Indonesia angkat Bicara Soal Adanya Masjid diDKI Yang Terpapar Radikalisme Dia kembali membantah isu bahwa masjid di wilayah DKI terpapar paham radikalisme. Syafruddin menilai tidak Ada Hubungannya jika masjid disebut sebagai tempat yang terpapar radikalisme.
“Tidak ada itu mana ada masjid yanh radikal, masjid itu tempat ibadah,” tegasnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/6).
Adanya Isu Yang Mengatakan terpaparnya sejumlah masjid di DKI Jakarta dibenarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Walaupun demikian, Syafruddin yang juga sebagai Wakapolri membantah keras anggapan tersebut. Menurutnya, tidak relevan bila masjid sebagai suatu tempat ibadah dianggap terpapar radikalisme.
“saya bantah bukan masjid, nggak mungkinlah bagaimana, gak bisa ngomong masjid itu, masjid itu kan Runah tempat ibadah nanti kualat kita, tempat suci,” Ujar Syafruddin
“Saya bantah, saya bantah karena masjid tidak bisa berbicara seperti orang. Tidak mungkin radikal, itu masjid tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Gak masuk logika (anggapan tersebut),” tegasnya lagi.
Dimana Puluhan masjid di Jakarta disebut telah menyebarkan paham radikal. Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membenarkan dugaan tersebut, Bahkan Sandi mengaku telah mengantongi daftar masjid yang diduga menjadi tempat penyebaran paham radikalisme. Daftar itu ada di Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) dan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI ujar Sandi.
Adanya Informasi tentang masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal Muncul dari Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra. Disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para cendekiawan Muslim di Istana Negara, Senin (4/6). Azyumardi Azra Mengatakan terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme. Penceramah justru mengajarkan paham radikal dan intoleran.
Dia Juga mengungkapkan, Para cendekiawan mengusulkan untuk menghadapi intoleransi memang harus komprehensif. Pemerintah harus memperkuat kembali koalisi sosial melalui, Pemantapan kembali semangat kebangsaan, kearifan lokal dan penguatan Islam wasatiyah Ujarnya.
(rn/red)
