oleh

Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Kembali Diuji Kesaktiannya

PURNAMANEWS – Lagi-lagi Undang-Undang Pemerintah Aceh ditantang kesaktiannya. KPU menyatakan pengajuan calon anggota legislatif untuk setiap partai politik peserta pemilu di seluruh tingkatan, baik itu di kabupaten atau kota dan provinsi hanya maksimum 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Aturan baru yang ini berlaku bagi seluruh partai politik di Aceh, lokal ataupun nasional. Padahal selama ini partai politik di Aceh berhak mengajukan jumlah calon anggota legislatif 20 persen lebih banyak berdasarkan UUPA, sebagai buah dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia.

Dengan diterbitkan surat kpu nomor: 608/PL. 01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018. Surat yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arif Budiman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anggota KPU RI asal Aceh, Ilham Sahputra S. Sos menjelaskan pedoman pihaknya mengeluarkan surat itu mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Khusus untuk Aceh, pengaturan kuota 120 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga harus mengikuti undang-undang yang bersifat umum.

“Selama ini memang (regulasi) yang setingkat undang-undang yang mengatur kuota caleg 120 persen tidak ada. Bahkan tidak ada juga diatur di UUPA. Ketentuan tersebut hanya diatur pada Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal,” katanya,

Menjelaskan pedoman tersebut pihaknya mengeluarkan surat itu mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Khusus untuk Aceh, pengaturan kuota 120 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga harus mengikuti undang-undang yang bersifat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memang diatur bahwa daftar caleg 120 persen (khusus untuk Aceh). Jadi, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tidak merujuk kepada UUPA ketika membuat ketentuan 120 persen, tapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008,” ulas dia.

Sementara saat ini, lanjut Ilham, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak bisa lagi dijadikan rujukan karena sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana diatur kuota daftar caleg diajukan maksimal 100 persen dari jumlah kursi dari setiap dapil.

Di Aceh, salah satunya, para politikus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah diharuskan mampu membaca Alquran. Ada banyak ketentuan lain yang berbeda di Aceh berdasarkan undang-undang khusus ini. Namun sepertinya, hal itu tak pernah dipandang istimewa oleh Jakarta.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee mengatakan, Komisi I DPRA Dari Partai Aceh sudah mempelajari Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 17 yang menyebutkan daftar bakal calon DPRK/DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

“KPU tidak boleh membonsai kekhususan Aceh,” tulis Azhari Cagee singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, keputusan KPU RI. Dalam keterangannya  Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee juga mengatakan, sesuai amanah UUPA, “Maka 120 adalah bagian dari kekhususan Aceh dan KPU tidak boleh membonsai kekhususan Aceh,” pungkas Azhari.

Para politikus dan akademisi, dengan masukan dari publik, perlu duduk kembali bersama untuk mengantisipasi kecolongan karena ketidakpekaan Jakarta kepada Aceh dan lemahnya diplomasi Pemerintah Aceh di tingkat pusat. Kekhususan Aceh tak boleh ditanggalkan, satu per satu. Kalau semua sama seperti keinginan Jakarta, tak perlu UUPA diberlakukan di Aceh.

Alangkah lebih bijaksana jika Jakarta mengurangi ketegangan tensi politik di Aceh dengan tetap menghargai aturan khusus yang berlaku di Aceh. Apalagi,  tentang kuota calon anggota legislatif telah menjadi lembaran resmi daerah. Hal-hal seperti ini harusnya dapat dihindari.

(jmp/red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed