oleh

Terkait Pololemik RS Graha Bunda, Rizki Maulidin: Pihak Terkait Jangan Tutup Mata, Harus Ada Penyelesain Secara Tuntas

Purnamanews.com – Aceh Timur.Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) ACEH Rizki Maulidin, Menanggapi berita yang baru-baru ini viral d Aceh Timur terkait dugaan Penindasan terhadap perkerja yang dilakukan oleh salah satu RS terkemuka di Aceh Timur.

“Kasus semacam ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi pihak terkait yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan harus menyeselesaikan secara tuntas agar tidak kembali menjadi polemik d kemudian hari, mengingat polemik-polemik serupa sudah berulang kali terjadi di RS tersebut” Kata Rizki Kepada Media Sabtu 7 Desember 2019

Lebiah lanjut dia mengatakan, “jika pelanggaran-pelanggaran aturan semacam ini terus di biarkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh, bagaimana rakyat Aceh bisa keluar dari kemiskinan, sudah lowongan kerja sulit saat sudah bekerja pun hak-haknya d langgar dan tidak diberikan sesuai aturan” Kata Putra Asli Aceh Timur tersebut.

Saya mendapatkan info hari ini sudah ada Anggota DPRK Aceh Timur didampingi Staf Haji Uma yang melakukan sidak ke RS tersebut, kita sangat mengapresiasi hal tersebut, dan sangat berharap ada penyelesaian secara tuntas tidak sekedar sidak-sidak aja. Kata Aktivis Asal Aceh Timur Tersebut.

Pekerja tidak perlu takut, ini menyangkut hak normatif pekerja yang terakomodir dalam undang-undang setiap intimidasi yg dilakukan laporkan ke disnaker, kalau belum ada sarikat pekerja di RS bentuk sarikat pekerja untuk memudahkan komunikasi lintas sektor, kalau khawatir proses pembentukan sarikat rumit karena butuh waktu untuk mendapatkan pengesahan badan hukum bisa gunakan sarikat yang ada di atim.

bisa Minta Disnaker provinsi untuk melakukan pertemuan (FGD) secara formal dengan menghadirkan pihak RS, Pemda, DPRK, pihak sarikat/perwakilan tenaga kerja, disitu nanti bisa beberkan persoalan dan arahkan ending dari pertemuan tersebut menghadirkan sebuah MOU terkait hak normatif pekerja sesuai UU

RS swasta biasanya badan hukumnya yayasan, jadi ketika ada perselisihan hubungan kerja tunduk di bawah UU no 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan UU no 2 /2004 tentang perselisihan hubungan industrial.

“ Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, ada penyelesaian dengan baik, dan menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan mengingat pelanggaran-pelanggaran serupa masih sangat banyak di Aceh jika ditelusuri. Tutup Aktivis yang juga berprofesi sebagai perawat tersebut.

Hendrik

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed