oleh

Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi Tata Kelola PT PJA DKI

Purnamanews.com Jakarta, 24 Agustus 2020 —Belum lama ini Ombudsman RI telah mengumumkan hasil temuanya mengenai dugaan Maladministrasi dalam Tata Kelola Perusahaan BUMD dan penyelanggaraan pelayanan publik PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT. PJA).

Temuan tersebut terkait permasalahan pengalihan kerjasama pembangunan dan pengoperasian sebagian bangunan Music Stadium pada Ancol Beach City dari PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Mata Elang Internasional Stadium.

Laporan itu diketehui setelah pihak Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya secara resmi melakukan rangkaian pemeriksaan secara insentif, dan hasilnya dituangkan melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan Surat Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hasil temuan mengagetkan tersebut, akhirnya Ombudsman mengirimkan surat resmi ke pihak BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Komisaris Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk; dan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta.

Adapun pokok LAHP tersebut, tim pemeriksa menyimpulkan bahwa terdapat maladministrasi yang dilakukan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seperti yang diurai dalam surat resmi Ombudsman;

1). Penyimpangan Prosedur yang dilakukan oleh PT. PJA karena dianggap melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 28 Agustus 2009 antara PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA), PT. Wahana Agung Indonesia (WAI) dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang tidak menggunakan legal standing akta notaris.

2). Dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Wahaya Agung Indonesia, PT. PJA telah dianggap tidak berkompeten, sehingga terjadi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 78, tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo dengan PT. Mata Elang Internasional Stadium.

3). PT. PJA juga tidak berkompeten dalam menindaklanjuti perjanjian yang terjadi dilingkungan pengelolaan musik stadium antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT. Mata Elang Internasional Stadium (MEIS). Dalam administrasi sesunguhnya, bahwa tidak dibenarkan adanya kerjasama lainnya tanpa diketahui para pihak, sehingga dianggap telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Teguran Korektif Ombudsman atas hasil temuan tersebut, merasa perlu disampaikan dan disimpulkan bahwa perlu adanya tindakan korektif terhadap tiga institusi terkait. Maka Ombudsman merinci hal-hal agar diketahui Kepada (terlapor) PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), sehingga diwajibkan untuk melakukan tagihan Piutang kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dari periode Tahun 2014-2020, sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT. Wahana Agung Indoenesia Propertindo.

Kedua, Ombudsman meminta PT. PJA untuk segera mengambil langkah pemutusan hubungan Kerjasama dengan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, dan yang ketiga untuk segera melakukan pengambil-alihan Gedung Ancol Beach City (ABC), agar kemudian dikelola secara prinsip bisnis sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Adapun di poin ke empat, Ombudsman mendesak adanya pemberian perlindungan dan jaminan kepada setiap pihak yang dengan beritikad baik berusaha didalam kawasan yang menjadi tanggungjawab PT. Pembangunan Jaya Ancol, terlebih pihak dimaksud dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemasukan negara/daerah, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan atau sengketa sebagaimana yang terjadi dengan PT. WAIP dan PT. MEIS.

Adapun pernyataan resmi Ombudsman kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, untuk segera memantau pelaksanaan tindakan korektif yang ditujukan kepada Terlapor, dan membuat rencana kerja optimalisasi Gedung Music Stadium Ancol Beach City dari Tahun 2016-2020.

Kepada Terlapor dan Pihak Terkait, Ombudsman meminta menyampaikan upaya perbaikan atas tindakan korektif tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LAHP diterima.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan melakukan monitoring pelaksanaan LAHP yang dimulai pada hari ke-14 (empat belas) sejak LAHP disampaikan.

Berkenaan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui Plt. Kepala Keasistenan Pemeriksaan III M. Arief Wibowo yang menandatangani temuan monitoring LKHAP ini membuka ruang bagi Terlapor dan Pihak Terkait untuk melakukan kros chek dalam rangka pelaksanaan LAHP dimaksud.

Namun disayangkan, sejak fakta temuan monitoring tim Ombudsman ini dan telah disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan sejak tanggal 30 Juni 2020, hingga saat ini, ketiga institusi dalam naungan pemprov DKI Jakarta itu belum memberikan respon atau apresiasi dan tindaklanjut sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, ketiga institusi, baik PT. PJA Tbk, BP. BUMD dan Pemerintah Provinsi DKI seperti mengabaikan begitu saja temuan Pihak Ombudsman.

Dikabarkan, Ombudsman RI juga telah mengirimkan surat resminya ke KPN Jakarta Utara, selain kepada ketiga institusi terkait.

Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman juga secara resmi telah mengirimkan pemberitahuan dan sekaligus permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat Nomor B/376/LM.08-34/0173 2020/V/2020 tertanggal 9 Juni 2020, agar hasil temuan Ombudsman RI bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 297/Pdt.G/2014/PN Jkt. Utr Jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Utara Nomor 629/Pdt/2016/PT DKI Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2430 K/Pdt/2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Setali tiga uang dengan tiga institusi terlapor, surat Ombudsman pun hingga berita ini ditulis belum juga mendapat apresiasi atau tanggagapan resmi sebagai tindaklanjut hingga batas 14 hari yang diharapkan dari pihak KPN Jakarta Utara, bahkan, seolah dengan sengaja mengabaikan temuan Ombudsman.

Sebelumnya, KPN Jakarta Utara melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyebut telah melaksanakan putusan eksekusi atas obyek sengketa (gedung ABC City Ancol) pada tanggal 22 Juli 2020 lalu.

Redaksi

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed