oleh

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

PURNAMANEWS.COM,PEKALONGAN – Bawaslu Kota Pekalongan menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam tema Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.Jum’at (05/04/19).

Hadir Komisioner Divisi SDM, Informasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Pekalongan Bambang Sukoco, Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubla, Nasron, beserta 50 tamu undangan.

Pada kesempatan ini, Komisioner Divisi SDM, Informasi, dan Data Bawaslu Kota Pekalongan, Bambang Sukoco menjelaskan sejarah tentang Bawaslu. “Pada awalnya dilatar belakangi oleh protes-protes atau banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971, pelanggaran dan kecurangan pemilu terjadi lagi pada pemilu tahun 1977 dan jauh lebih masif, “papar Bambang.

Lanjutnya, “Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu tahun 1982, maka dibentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), “jelasnya.

Apa yang harus dilakukan oleh Masyarakat?
Melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis Desa/Kelurahan terhadap sebagian keseluruhan tahapan pemilu.

Apa yang harus kita awasi?       Pendataan Pemilih Pendaftaran Calon Kampanye Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Hitung suaraPenetapan hasil pemilih

Selanjutnya, Bambang Sukoco kembali menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU No. 7 tahun 2017.

Tugas Bawaslu meliputi :          Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu Mengawasi pelaksanaan tahapan Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan (DKPP dan Pengadilan).

Serta Wewenang Bawaslu adalah: Menerima dan menindak lanjuti laporan Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN dan netralitas TNI/POLRI Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadakan dedikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(Budi Cipek)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed