oleh

Serba Salah ; diam dirumah kelaparan, turun kejalan virus menghadang.

Oleh : Muhammad Faisal Akbar 
Ketua Umum HMI Cab.Banjarmasin

Pada akhir tahun 2019 kasus virus corona, 2019-nCov, atau yang sekarang dikenal sebagai Covid-19 muncul pertama kali di negara Cina tepatnya di kota Wuhan. Entah bagaiamana skenario awal munculnya virus ini, karena sangat banyak sekali teori darimana virus ini berasal, namun yang jelas awal kemunculannya tidak terlalu menjadi perhatian orang. Seiring berjalannya waktu Covid-19 mulai menjadi trending topic, tanggal 12 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Indonesia diawal wabah Covid-19 mulai menyebar banyak statement – statement kontroversial yang dilemparkan oleh para stakeholder di pemerintahan pusat sehingga terkesan acuh dan tidak mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan pemerintah pusat menganggarkan 72 M untuk influencer agar mempromosikan pariwisata Indonesia disaat berita tentang ribuan pasien infeksi Covid-19 tersebar diseluruh dunia. Mengingat kembali berita – berita itu dan melihat kondisi Indonesia saat ini siapapun akan meraca lucu, yang awalnya banyak yang bercanda tentang Covid-19 malah kemudian dikerjai Covid-19 sampai kewalahan.

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dalam salah satu statementnya pada forum Indonesia Lawyers Club (ILC) mengatakan bahwa ada 3 fase yang terjadi di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu fase kaget; fase darurat kesehatan; dan fase kemunduran ekonomi. Adanya fase kaget sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah kurang cakap mempersiapkan sistem kesehatan nasional dalam menangani pandemi yang sudah menjadi ancaman global. Penulis berpendapat, menteri kesehatan, Terawan, yang bertanggungjawab mengantisipasi adanya fase pertama ini telah gagal, bagai pribahasa Sedia Payung Sebelum Hujan, menteri kesehatan sebagai leading sector penanganan Covid-19 bahkan tidak sadar akan datangnya mendung karena terkesan dari awal sudah menganggap remeh potensi bahaya yang ditimbulkan pandemi ini.

Tapi itu cerita lama, sekarang negara sudah melihat Covid-19 sebagai pandemi yang harus ditangani secepatnya, meski langkah pertama penanganannya pemerintah pusat maupun daerah cuman memberikan himbauan physical distancing, dirumah aja, work from home, dll. Namun tidak ada policy atau kebijakan terhadap himbauan ini, sehingga saat ada orang masih turun kejalan kesannya masyarakat Indonesia bebal terhadap himbauan pemerintah. Umumnya stereotip bebal ini melekat pada masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah yang mengandalkan pendapatan perhari. Sebenarnya mereka  juga takut dengan virus, mereka juga akan diam dirumah seandainya segala kebutuhan mereka dijamin selama itu, tapi bagai simalakama, diam dirumah kelaparan, turun kejalan virus menghadang.

Selama pemerintah hanya meneriakkan himbauan maka eskalasi penyebaran Covid-19 akan terus meningkat karena himbauan tidak mengikat dan tidak punya konsekuensi hukum. Bukan tidak berpihak terhadap masyarakat lapisan bawah, justru karena berpihak kepada masyarakat kita menuntut implementasi secepatnya UU Kekarantinaan Kesehatan, karena bila diterapkan karantina maka keperluan pokok masyarakat saat itu ditanggung oleh pemerintah tidak memandang  status ekonomi.

Gagapnya pemerintah pusat mengambil kebijakan tegas  karena masih menghitung dampak terhadap perekenomian nasional, karena akibat yang ditimbulkan oleh Covid-19 menghantam hampir disemua skala usaha. Akibatnya penerimaan pajak akan turun, eskpor turun, rupiah terdepresiasi terhadap US Dollar. Apalagi ditambah kebijakan relaksasi pajak dan kredit, ini semua memang harus dihitung dengan baik, karena dampak sosial ekonominya dahsyat sekali. Bahkan akan terus terasa sampai tahun depan. Makanya kalau salah ambil keputusan bisa semakin sulit tahun depan. Tapi Covid-19 tidak akan menunggu, mereka akan terus menyebar tanpa memaklumi pertimbangan pemerintah.

Terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilanjutkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai aturan pelengkap agar bisa menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan juga penulis nilai terlambat, karena banyak kepala daerah telah memberlakukan lockdown atau karantina wilayah tanpa menghiraukan arahan pemerintah pusat, sehingga diawal kesannya pemerintah daerah tidak lagi mendengarkan pemerintah pusat yang lamban dalam menentukan kebijakan, padahal saat ini pemerintah dituntut tidak hanya peran, tapi juga dituntut cepat karena sedang berlomba dengan virus, makanya tidak heran siapa cepat dia yang dapat panggung apalagi ini mendekati momentum politik bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk menarik simpati masyarakat, bagi incumbent, ini merupakan kesempatan mereka untuk menunjukkan mereka peduli terhadap masyarakat. Tapi penulis berharap ditengah pandemi yang meski berbalut momen politik seperti ini mereka tetap menyadari kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan daerah.

Selain itu, penulis juga melihat adanya kontradiksi antara UU Kekarantinaan Kesehatan dengan PP No. 20 Tahun 2020, dalam UU Kekarantinaan Kesehataan, pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sedangkan dalam penerapan PSBB pemerintah pusat hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok dalam satu daerah tidak terhambat. Penulis juga memahami secara garis besar praktek PSBB ini tidak jauh berbeda dengan himbauan – himbauan yang dikeluarkan selama ini.

Menurut hemat penulis, segala bentuk peraturan yang hadir untuk penanganan pandemi ini sebagai ikthiar pemerintah meski terlambat dan menjadi ujian untuk presiden Jokowi ditengah suasana yang masih berkabung. Ikhtiar selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah pusat sampai daerah adalah pengaturan regulasi yang tidak berbelit dan penuh birokrasi untuk penganggaran penanganan Covid-19, karena dengan tegas pemerintah menyatakan tidak memilih lockdown.

Saya kira pemerintah pusat dan daerah perlu mengadopsi kebijakan Korea Selatan yang juga tidak memilih lockdown tapi melakuan test secara masif agar cepat diketahui peta penyebarannya dan cepat dikarantina yang positif dan yang melakukan kontak langsung dengannya, sehingga bisa menekan eskalasi penyebaran Covid-19 dan ini harus jadi prioritas disaat seperti ini, nanti dulu Omnimbus Law, nanti dulu RKUHP. nanti dulu Ibu Kota, Masyarakat Indonesia sedang melihat sang juara bertahan, Presiden Jokowi balapan dengan Covid-19. Harus cepat, semoga menang dan jangan membuat masyarakat Indonesia kecewa.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed