oleh

Sekda : OPD harus faham Tufoksi..Seperti Apa itu….?

Purnamanews.com – Pandeglang, Prov. Banten Menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan terkait kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat Evaluasi Kelembagaan yang dilaksanakan di Ruang Pintar, Kamis (11/6/2020).

Rapat Evaluasi Kelembagaan tersebut di hadiri oleh Sekretaris daerah Pery Hasanudin, Assisten Ekbang Indah Dinarsiani, Assisten Administrasi Umum Satria Kurniawan, Plt Kepala Bagian Organisasi Ahmad Taufiq Yusuf dan ikut serta para peserta rapat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris daerah Pery Hasanudin mengatakan,” dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus faham dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), “dimana suatu Organisasi itu harus punya tolak ukur, sasaran, barometernya seperti apa, output dan outcome bagaimana, jadi semua harus terstruktur dengan baik, “kata Pery.

Ia menambahkan terkait perubahan kelembagaan perangkat daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan, selain itu perubahan kelembagaan perangkat daerah sebagai efisiensi, “untuk apa terlalu banyak kelembagaan jika hanya membebankan anggaran, apabila memang ada Kelembagaan yang perlu di merger, ya kita merger, semua itu bermuara pada efisiensi dan efektifitas demi pelayanan yang optimal kepada masyarakat”, tuturnya.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Neneng Hasanah mengatakan ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mengalami perubahan nomenklatur, kenaikan klasifikasi, dan penggabungan, diantaranya BKD, BPBD, Dinas Koprasi dan UMKM dan beberapa OPD lainya, “katanya.

“Masih kata Neneng adapun maksud dan tujuan digelarnya Rapat evaluasi kelembagaan sebagai bahan evaluasi Peraturan dan perundang-undangan terkait kelembagaan, “dan nantinya hasil rapat evaluasi kelembagaan ini akan tersusunya Peraturan daerah dan rencana kegiatan evaluasi kelembagaan, “ucapnya.

 

Biro. : dadang

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed