oleh

SBY: Peraturan Yang Membatasi Jabatan Presiden Dan Wakilnya, Amanah Reformasi

[caption id="attachment_1933" align="alignnone" width="300"] Mantan Presiden RI ke 6 SBY. Ia menjelaskan, peraturan yang mengatur soal masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dua periode adalah amanah reformasi. Hal itu untuk mencegah seseorang terlalu lama berkuasa.[/caption]

PURNAMANEWS – Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengomentari soal Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. SBY mempersilakan gugatan itu diajukan dan diproses di MK.

“Silakan berproses,” kata SBY di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Selasa malam, 24 Juli 2018.

Ia menjelaskan, peraturan yang mengatur soal masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dua periode adalah amanah reformasi. Hal itu untuk mencegah seseorang terlalu lama berkuasa.

“Sebetulnya jiwa dan semangat dari UUD 1945 khusus pembatasan masalah jabatan presiden-wakil presiden itu adalah amanah reformasi, mencegah terlalu lamanya seseorang memiliki kekuasan baik presiden maupun wakil presiden. Dan waktu itu semangatnya, jiwanya, rohnya adalah dibatasi dua kali, dua periode baik itu presiden dan wakil presiden,” katanya.

Baca Juga: Gerombolan Bandit Sadis Diringkus Polsek Buay Sandang Aji Palembang 

Maka dari itu, ia merasa MK harus melihat amanah reformasi yang ada itu. Apakah gugatan yang diajukan oleh Partai Perindo itu masuk dalam akal sehat atau tidak.

“Silakan MK membahasnya kembalikan pada semangat reformasi dulu, akal sehat dan apa yang sebetulnya dikehendaki bangsa ini,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Partai Perindo melakukan permohonan pengujian penjelasan Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sebagai pihak terkait.

Surat gugatan itu diajukan ke MK, dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018. Kuasa hukum diberikan kepada Irman Putra Sidin.

Gugatan Pasal 169 huruf n ini adalah terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Menjadi perdebatan, terutama frasa ‘belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’.

(rn/red)

Baca Sumber

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed