oleh

RAPAT PARIPURNA KEPRI, SEJUMLAH FRAKSI MEMBERIKAN PANDANGAN DAN SARAN TENTANG APBD TA. 2019 KEPRI

PURNAMANEWS.COM, RIAU– DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Prov. Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Prov. Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.

1. Fraksi PDIP (Saproni)

  • Proses penyusunan APBD agar diatur oleh undang-undang;

2. Fraksi Golkar (Asmin Patros)

  • Mendesak agar pendapatan daerah yang merata;
  • Permasalahan BPJS Kesehatan, agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah kebawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS;
  • Bidang pendidikan, agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri;
  • Gaji Guru honorer SMA/SMK, awalnya 1 juta perbulan menjadi 2 juta perbulan untuk tahun ini belum terealisasi, diharapkan Ta. 2019 menjadi prioritas  dan terealisasikan;
  • Agar Pemprov Kepri Mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yang memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri;

3. Fraksi Demokrat Plus (Wan Norman)

  • Biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi;
  • Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan menjadi perhatian secara khusus;
  • Program dinas olahraga, khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain;

4. Fraksi Hanura Plus (Dr. Yusrizal)

  • Sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, kami akan menaikkan gaji honorer Prov. Kepri di Ta. 2019. Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi, tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN;
  • Ta. 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang;
  • Anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja. Sedangkan, operasional KPPAD belum dianggarkan;
  • Adanya pembangunan sport hall, menurut hemat kami pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah. Saran kami, pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di Ta. 2019;
  • Meminta agar Pemprov. Kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar;

5. Fraksi PKS-PPP (Ing Iskandarsyah)

  • PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
  • Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan;
  • Diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Kepri;
  • Segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida;

6. Fraksi Kebangkitan Nasional (Sirajudin Nur)

  • Mempertanyakan ke Pemprov. Kepri sejauh mana efektivitas dan potensi PAD Kepri sejauh ini;
  • Kondisi PAD dari tahun ketahun selalu mengalami defisit, kami mengharapkan Ta. 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya;
  • Pemprov. Kepri melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah;
  • BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov. Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya.

Dari Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Prov. Kepulauan Riau, yang menjadi perhatian dan prioritas di Ta. 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).

Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. (Red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed