oleh

Puluhan Awak Media Kecewa, Dana Publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri Diduga Tidak Transparan

Purnamanews.com Tanjungpinang Dinilai tebang pilih dalam proses pencairan publikasi kerjasama di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi kepri, puluhan awak media protes dan mengeluh saat situasi Covid19.

Hal tersebut di sampaikan oleh beberapa media online, mengeluhkan terkait proses pencairan di sekretariat DPRD Provinsi Kepri yang diduga sangat janggal dan dinilai berbelit-belit dalam proses pembayaran dan pengajuan kerjasama media

Awal mula, media di berikan arahan untuk menandatangani MoU terlebih dahulu, sebagai syarat bukti kerja sama dan penayangan publikasi kegiatan DPRD provinsi kepri, sesuai absen jumlah media  yang telah terdata di sekretariat DPRD provinsi kepri, setelah itu kami di arahkan untuk membuat pengajuan, surat tagihan hingga banyak ketentuan lainnya yang terkesan berbelit-belit hingga kami mengalami kesusahan dalam proses pengurusannya,” ungkap JR salah satu wartawan media online, kepada media ini, baru-baru ini.

Tak hanya itu, iapun menduga terdapat aksi tebang pilih dalam pengelolaan dana publikasi di sekretariat DPRD provinsi kepri, dugaan itu di perkuat adanya nominal kerjasama yang telah di tentukan oleh pihak sekretariat DPRD provinsi kepri dengan jumlah yang sangat minim dalam rangka MOU tahun 2020 yang nyaris tidak ada ketransparanan publik.

“Mereka beralasan anggaran di pangkas terkait adanya covid19 sekarang yang jadi pertanyaan kegiatan covid19 yang di maksud mereka itu apa saja?

dengan pagu satu juta pertahun yang sebelumnya mencapai tiga juta pertahun permedia, apakah sudah wajar, kalau memang trasparan silahkan buka-bukaan terkait pengelolaan anggarannya, jangan terkesan main petak umpet,” Ucapya.

Dijelaskannya, setelah sekian lama menunggu, alasan terakhir dari pihak sekretariat DPRD provinsi kepri ketika di pertanyakan, mereka beralasan jika waktu saat ini sudah mepet dan tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan pencairan lagi.

“Padahal sebelumnya pihak sekretariat DPRD provinsi kepri berjanji akan membayar publikasi media pada APBD perubahan, namun nyatanya itu semua hanya ansor belaka, ini sama saja kami di permainkan,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD provinsi kepri, Hamidi, saat di hubungi melalui via telpon pada Jum’at (6/1/2021) yang lalu, menyarankan awak media untuk menghubungi PPTK dengan alasan sedang banyak urusan yang akan di kerjakan.

“kamu silahkan hubungi PPTK nya aja, semuanya sudah saya amanahkan ke dia soalnya saya banyak urusan entah yang paripurna entah yang apa, datengin aja dulu dia, kalau nggk selesai nanti saya yang ngomonginnya, PPTK nya,” kata Sekwan

Penulis: Ravi

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed