oleh

PUBLIK BERTANYA TARING PENEGAK HUKUM DI ACEH BARAT

Purnamanews.com, Meulaboh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melalui koordinatornya, Edy Syahputra mendorong Kepolisian-Kejaksaan) untuk terus menjalankan kewenangan dan fungsinya dalam penegakan hukum. Sesuai fungsinya,selasa(31/12/19)

 

Dikatakannya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam Pasal 30, tugas dan wewenang tersebut disebutkan mempunyai tiga bidang. Seperti Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan tentang Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

 

“Edi, Begitu juga dengan peranan kepolisian. Merujuk kepada Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan Pasal 3 menyebutkan Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Tentunya, sesuai amanah Undang-undang, maka peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi menjadi garda terdepan dalam menegakkan supremasi di Indonesia, dan secara khusus di Kabupaten Aceh Barat.

 

Atas hal tersebut, GeRAK Aceh Barat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terkhusus Polres Aceh Barat yang dalam satu tahun terakhir (2018) telah banyak mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana, terutama dalam praktek pengungkapan tindak pidana korupsi atau rasuah.

 

Berdasarkan catatan GeRAK Aceh Barat, terkait dengan kasus korupsi tercatat beberapa kasus, ada beberapa Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang berlansung di Kabupaten Aceh Barat dan kemudian menyita perhatian publik dan perlu kejelasan hukum (status). Begitu juga dengan perihal pengelolaan uang negara, baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dimana ketika proses pengerjaannya diduga menimbulkan kerugian negara.

 

Artinya, bahwa proses penegakan hukum perlu kejelasan dan tindak lanjut terkait laporan masyarakat atau kasus tersebut kemudian mendapat atensi lansung dari pihak penegak hukum, baik kejaksaan dan kepolisian. 

 

Pertama, perihal pengadaan bibit pinang tahun 2018 yang sumber dananya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dari data lelang diketahui bahwa Nilai Pagu Paket mencapai Rp 2.8 Miliar dan berada di bawah Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh barat. Dan diketahui bahwa sebagaimana diberitakan oleh media pada Oktober 2019 lalu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat telah mengambil alih penyelidikan pengadaan bibit pinang betara tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat. Dalam penyelidikan kasus tersebut, hingga saat ini Seksi Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa belasan saksi. Kepala Seksi Pidana Umum, Kejari Aceh Barat, Fakhrulrazi, mengatakan penyelidikan lanjutan dilakukan Kejari setempat setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Polres setempat.

 

Ke Dua. Proyek pengerjaan perawatan jalan Meulaboh-Tutut mulai dari Desa Beureugang, Putim, Alue On dan Meunasah rambut, Kecamatan Kaway XVI yang dilaksanakan oleh PT. Citra Karsa hingga kini tak ada tanda titik kejelasan proses penegakan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa pengusutan proyek itu saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat setelah berkoordinasi dengan Polres Aceh Barat. Situasi terakhir, terkait jalan tersebut. Pada November 2019, masyarakat yang berada dalam lintasan area jalan tersebut kembali memprotes terkait perbaikan jalan yang kemudian diduga dibangun asal jadi, sebab jalan yang sudah dibangun dan direhab tersebut kembali mengalami kerusakan dibeberapa titik dan berlubang. Diketahui bahwa proyek pekerjaan jalan tersebut menggunakan dana Otonomi Khusus Aceh (Otsus) tahun 2017 dengan pagu anggaran 5.7 Miliar.

 

Ke Tiga. Pada Juni 2019. Polres Aceh Barat disebutkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang dan salah satunya disebut-sebut sebagai oknum staf sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama LSM SIAP. Selain itu, ke empat orang lainnya yaitu dua orang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Aceh Barat, dan dua oknum polisi di luar Aceh Barat, dan dalam operasi tersebut turut diamankan sejumlah uang sebanyak Rp 900 juta lebih ikut disita sebagai barang bukti. Berdasarkan perkembangannya dan sebagaimana diberitakan oleh media massa. OTT tersebut berkenaan dengan adanya dugaan bahwa oknum LSM SIAP tersebut mengumpulkan dana di Kabupaten Aceh Barat, Rp 20 juta per desa untuk dilaksanakan bimbingan tekhnis (BIMTEK) bagi aparatur desa (keuchik dan bendahara), dengan kutipan per desa adalah 20 juta juta rupiah untuk dua orang yang nantinya akan diikutkan dalam kegiatan bimtek yang diduga akan dilaksanakan di luar Kabupaten Aceh Barat.

 

GeRAK, juga berharap pihak yang terkait, Atas kejadian OTT BIMTEK yang berlansung di Hotel Meuligo tersebut. Kita kembali mendesak aparat penegak hukum, pihak kepolisian menjelaskan ke publik sampai sejauh mana sudah proses penangan perkara yang sudah mereka tangani. Ini penting. Agar publik tahu, apakah benar ada kerugian terhadap dana yang sumber anggarannya menggunakan uang negara. Hal penting lainnya juga menyangkut dengan kejelasan pihak yang mengerjakan proyek tersebut. 

 

Selain itu, kita juga mendorong agar pihak kepolisian untuk melakukan audit secara investigatif dan independen, yaitu audit yang dilakukan oleh pihak BPK terhadap kasus yang saat ini dalam proses pengembangan perkara atau penyelidikan hukum di tangan penegak hukum.

 

Dimana sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Dimana audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Dimana sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Dan patut diketahui bahwa ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif. 

 

Kita tidak ingin kemudian ada vonis diluar dari ketentuan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi ada titik kejelasan, apakah mereka (pihak rekanan) benar-benar telah menyebabkan kerugian negara terhadap proyek yang mereka bangun atau kerjakan. Faktor lainnya yang perlu didorong saya pikir untuk menjelaskan titik terang tersebut adalah dengan melakukan audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan setelahnya perlu dibuka kepublik atas hal tersebut. Jangan sampai kemudian terkesan menjadi ter ‘peti es-kan’, dan kami duga hingga kini kasus tersebut belum ada titik kejelasan dan justru kemudian menimbulkan berbagai spekulasi atas proses penegakan hukum yang saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

 

Sebagaimana diberitakan oleh media antara, pada hari ini Selasa, 31 Desember 2019. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bupati Aceh Barat, Bapak Ramli yang menegaskan tak akan lindungi ASN yang melawan hukum. “Saya tidak akan melindungi siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, sekali pun itu bawahan saya,” kata Ramli MS di Meulaboh, Senin. Artinya, kita mengapresiasi dan mendukung ucapan bapak bupati tersebut dimana hal ini erat kaitannya dalam hal pengelolaan dana publik yang menggunakan APBK, APBN, maupun dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.tutupnya. 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed