oleh

PT. GIN Tidak Perlu Izin Amdal

Oelamasi,  Ramainya pemberitaan di beberapa media lokal akhir-akhir ini terkait Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Garam Indo Nasional (GIN) yang beroperasi di 30 hektare lahan garam milik masyarakat Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang akhirnya mendapat tanggapan  balik dari PT. GIN.

PT. GIN melalui kuasa hukumnya, Mulyadi, SH kepada awak media saat mengelar jumpa pers di Bipolo,  Kamis, (25/10/2018) siang menjelaskan bahwa, PT. GIN tidak perlu izin Amdal, hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2012 dimana tidak ada kalimat satu pun yang menyebutkan bahwa jenis kegiatan usaha garam itu wajib mengantungi izin analisis mengenai dampak lingkungan.

Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan bahwa, Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2012 menyebutkan bahwa jenis kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan itu tidak perlu izin Amdal, hal itu sesuai dengan beroperasinya PT.
GIN di Bipolo yang tidak ada dampak penting  atau negative bagi lingkungan.

“Disini apakah dalam proses penyuapan air laut sangat berdampak penting bagi lingkungan ? Kan tidak ada. Artinya air laut di uap menjadi garam dan tidak ada limbah yang kita buang atau berbahaya bagi lingkungan. Jadi jelas tidak perlu butuh izin Amdal.” tegasnya

Selain itu, lanjut Mulyadi, Sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 22 tahun 2012 PT.GIN tidak wajib Amdal. Karena, Sesuai lampiran nomor satu bahwa potensi dampak penting atau dampak negative bagi lingkungan karena adanya usaha industri garam itu tidak ada.

Terkait PT.GIN  pernah mengajukan permohonan izin Amdal kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Kupang, PT. GIN melalui kuasa hukumnya membenarkan hal itu,  namun, Kata Mulyadi, harus melalui telaah baru bisa di ketahui informasi apakah wajib Amdal atau tidak tapi sampai hari ini PT.GIN belum mendapat surat pembalasan  dari dinas terkait.

Menanggapi pernyataan pengacara PT. PKGD terkait izin usaha industri yang di peroleh PT. GIN itu maladministrasi, Mulyadi mengatakan bahwa itu Bohong.

“Maladministrasi dari mana ? Iti bohong, saya sangat menyanyangkan sikap pengacara dari PT. PKGD yang berbicara tanpa dasar hukum yg jelas.” ungkapnya kesal.

Mulyadi menjelaskan bahwa, Peraturan 107 tahun 2015 tentang IUI pasal 20 IUI di keluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati atau pihak yang berwenang yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP)  persyaratan adalah NPWP perusahaan dan akte perusahaan sesuai ayat 1 pasal 20 izin lingkungan kawasan Industri.

“Yang kami memperoleh dari BPPTSP itu sudah memenuhi unsur pasal 20. Pertama IUI sudah ada rekomendasi dari perindustrian. Peruntukan  izin kawasan industri Bipolo sesuai adjust plan dari PUPR adalah industri menengah pengelolaan garam. Artinya kami sudah memperoleh IUI sudah sesuai prosedur, tidak ada cacat hukum. Karena di keluarkan oleh pihak berwenang, sudah sesuai substansinya, sudah mendapat rekomemdasi dari dinas perindustrian dan sudah mendapatkan adjust plan jadi kita sudah legal memenuhi unsur.” bebernya

Sebelumnya, lanjut Mulyadi,  PT.GIN  sudah memdapatkan izin prinsip dan sudah menjadi objek sangketa di pengadilan PTUN.

“seharusnya menunggu keputusan dulu baru berstatemen. Kewajiban kita itu di pegadilan bukan di pentas panggung yang setiap hari berstatemen di media walaupun itu sudah menjadi hak rekan saya itu.” katanya

Mulyadi menambahkan, PT. GIN di Bipolo mengelola lahan masyarakat, dan peraturan kerjasama itu di atur dalam aturan BPN peraturan nomor 5 tahun 1999 tentang perjanjian hak di kelola oleh perusahaan harus ada perjanjian bersama masyarakat atau pemerintah pemilik lahan.

“sudah ada semuanya. Apa yang di persalahkan lagi, jadi kepada pihak-pihak atau pejabat yang berbicara itu harus paham aturan dulu baru bicara. Berstatemen harus pahami aturan dulu, dan ingat ini lahan Masyarakat, anda akan berurusan dengan masyarakat. ” tegas dia.

Marthen Luther Abanit, tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan garam yang bekerjasama dengan PT.GIN mengaku sejak di lahirkan sampai hari ini tidak pernah kenal  perusahaan mana pun yang memiliki lahan HGU di Bipolo.

“Sejak saya di lahirkan sampai hari ini saya tidak pernah tahu masyarakat Bipolo  jual lahan ke investor manapun. Jadi kalau ada yang mau datang klaim bilang dia punya lahan HGU di Bipolo kami 5 suku pemilik lahan yang sementara di kelola PT.GIN siap perang. Siapapun yang mau usir PT.GIN silahkan datang dan berurusan dengan kami.” katanya dengan tegas.

Marthen menjelaskan, Sebelumnya garam ini di kelola oleh masyarakat lokal dengan manual, namun dengan hadirnya PT. GIN masuk melalui pemerintah sangat membantu masyarakat Bipolo dan mencegah masyarakat yang ingin merantau ke luar negeri, karena masyarakat Bipolo sudah memiliki lapangan kerja baru.

Ia berharap kerjasama ini terus berlanjut sampai batas waktu yang di tentukan. “PT. GIN 2 mei mulai beroperasi sampai 10 juli panen perdana. 10 september panen kedua di hadiri pak Gubernur NTT, Viktor  Bungtilu Laiskodat, kami sangat senang karena pak Viktor Bungtilu Laiskodat waktu bilang masyarakat kerja saja, soal hukum itu urusan belakang, nanti kita urus di kemudian hari. Yang penting lahan jangan tidur.” bebernya.

Di lansir Purnamanews.com, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, di hari pertama kerja sebagai Gubernur NTT, Senin,  (10/09/2018) siang langsung mengunjungi desa tambak garam yang di kelola PT. GIN di desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan melakukan panen raya garam.

Dalam sambutannya, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa jika ada  perusahaan garam yang datang dan hanya mengantungi izin  namun tidak bekerja maka sebagai gubernur ia siap  cabut izin.

“Kalau ada perusahaan yang hanya datang taruh nama saja saya siap untuk bersama  masyarakat kita usir. Sejak SMP saya tahu ada perusahaan yang izin disini namun tidak bekerja, Ini perusahaan datang menipu saja.”tegasnya

Viktor juga berpharap kepada masyarakat jika ada masalah hukum yang menggangu, masyarakat harus tetap kerja, urusan hukum nanti kemudian yang penting lahan jangan tidur.

“Kerja saja oleh masyarakat, Gubernur ada untuk rakyat. Hukum saya tidak urus, yang penting kerja, nanti siapa yang menang baru kita urus lagi.
Tanah ini milik masyarakat, biar perusahaan yang dagang saja. Kalau Indonesia cukup baru impor keluar negeri.” harapnya

Mengakhiri sambutannya, Viktor berpesan kepada masyarakat agar rajin bekerja dalam mengelola lahan garam yang ada tanpa rasa takut demi  kecukupan  kebutuhan garam Nasional.

“Bipolo sampai nunkurus tahun ini harus kerja. Hukum saya tidak urus. Yang penting kerja, nanti siapa yang menang baru kita urus lagi. Jangan karena kita ribut terus lahannya tidur. Lahan harus diolah. Nanti saya lapor ke pak Presiden bahwa Masyarakat kerja namun ada gangguan hukum sedikit.” pesan gubernur yang baru di lantik minggu lalu. (Kekson Salukh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed