oleh

Proses Revisi Program Pembangunan Fisik di RSUD Munyang Diduga Tak Sesuai Mekanisme

PurnamaNews.com – Bener Meriah. Proses Revisi program kegiatan pembangunan fisik menjadi pengadaan alat kesehatan Indoscopy di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah mengunakan dana Otsus tahun 2018 diduga tidak sesuai Mekanisme, Ungkap Mangki salah satu anggota DPRK Bener Meriah,Rabu,16/08/2018.

Menurutnya, revisi program kegiatan proyek fisik dana Otsus tahun 2018 sebesarRp 3,5 Milyar
diduga tidak sesuai mekanisme yang mengatur tentang proses (revisi) perubahan itu, perubahan ini tidak melalui aturan dan mekanisme yang seharusnya. Sehingga dalam hal ini sebanyak 24 Anggota DPRK Bener Meriah, tidak mengetahui sama sekali tentang adanya perubahan itu, hingga tiba-tiba di dalam sidang nota perhitungan anggaran 2017, muncul lah surat sakti rekomendasi dari DPRK Bener Meriah, untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan program tersebut.”ujar Mangki.

“Jelas, hal ini di dalam sidang nota perhitungan anggaran tahun 2017 yang di lakukan di gedung DPRK Bener Meriah pada tanggal 03 Agustus 2018 lalu, dan kini dari pihak anggota banggar mempertanyakan kejelasanya, bagaimana rekomendasi itu keluar, sedangkan anggota banggar tidak pernah membahasnya sama sekali”, jelasnya lagi.

“Mungkin kami akan menyurati pimpinan untuk mengusulkan agar Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Bener Meriah, segera memangil yang bersangkutan guna mempertanggungjawabkan atas rekomendasi yang dikeluarkan, tanpa melalui aturan dan mekanisme yang di berlakukan”, tandas Mangki.

Edi anggota DPRK Bener Meriah dari partai PNA partai Nanggroe Aceh bidang banggar kepada media “Rekomendasi yang di keluarkan DPRK Bener Meriah tidak sesuai dengan mekanismenya, karena surat permohonan yang disampaikan oleh Eksekutif untuk perubahan itu yang ditujukan kepada Legislatif, yang semestinya harus terlebih dahulu dibahas di Komisi C. Kemudian di sampaikan kepada banggar untuk dibahas kembali, yang nantinya hasil keputusan banggar itu akan disampaikan kembali kepada pimpinan dewan. Tapi kenyataanya, pembahasan di komisi C maupun di banggar tidak pernah di lakukan sama sekali”, terang Edi anggota dewan bidang banggar.

Ironis lagi, Ketua DPRK Bener Meriah Guntarayadi, SP, “tidak tahu sama sekali terkait keluarnya surat sakti untuk perubahan pembangunan fisik menjadi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Muyang Kute itu,” ungkap Guntarayadi,SP.

Disisi lain, Koordinator LSM Pukes Kabupaten Bener Meriah, Drs. S. Zheta mengatakan, “di duga kuat ada pat gulipat serta permainan dalam kasus perubahan (revisi) dari pembangunan fisik menjadi pengadaan alat kesehatan itu, hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada.

Terkait dalam hal ini, disamping di lakukannya pemanggilan oleh pihak BKD DPRK Bener Meriah terhadap oknum yang mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan perubahan itu, kemungkinan adanya indikasi, maka persoalan ini juga harus di proses secara hukum, harap Swndris zheta Kordinator LSM pules mengakhi.

Charim/Red

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed