oleh

Pilpres 2019, PKS Tetap Prioritaskan Ijtima Ulama

[caption id="attachment_1947" align="alignnone" width="384"] Dia mengutarakan hal tersebut usai bertemu dengan sekjen Partai Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional [/caption]

PURNAMANEWS – Jakarta. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menegaskan partainya tetap memprioritaskan rekomendasi ijtima ulama untuk menghadapi pilpres 2019 mendatang.

Dia mengutarakan hal tersebut usai bertemu dengan sekjen Partai Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).                                             KUNJUNGI SPONSOR

Hasil ijtima ulama adalah merekomendasikan pasangan Prabowo Subianto-ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri atau Prabowo-Ustaz Abdul Somad.

Baca Juga: Ferry Juliantono: Saat ini Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi 

Mustafa enggan membeberkan isi pertemuan dengan sekjen Gerindra, Demokrat dan PKS. Dia menganggap pertemuan tersebut sebatas bagian dari komunikasi politik yang terus dilakukan.”Kami bersama umat, bersama ulama, bersama rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia yang lebih baik,” ucap Mustafa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/8).

Dia tidak mengiyakan apakah cawapres bagian dari pembicaraan antara keempat sekjen. Mustafa juga enggan menjabarkan hasil atau kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan.

“Pokoknya PKS memegang teguh menjunjung tinggi rekomendasi ijtima ulama. Sudah itu saja,” ucap Mustafa.

Sebelum pertemuan berlangsung, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bakal melanjutkan apa yang sebelumnya dibicarakan oleh Ketua Umum Gerindra, PKS, dan PAN di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa malam (31/7).Sekjen Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN bertemu di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan. Semua sekjen hadir, antara lain Ahmad Muzani, Hinca Panjaitan, Mustafa Kamal, dan Eddi Soeparno.

Dia mengklaim tidak ada pembahasan soal nama-nama cawapres. Selain itu, dia juga menampik sekjen empat partai mendiskusikan pembagian kekuasaan di pemerintahan selanjutnya jika memenangkan Pilpres 2019.

“Karena itu kewenangan ketua umum,” ujar Muzani.

(tim/red)

Baca Sumber

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed