oleh

Perseteruan Antara PT. OAO Dengan PT. BRI (PERSERO) tbk Berlanjut Ke Meja Hijau

PurnamaNews.com – Denpasar. Merasa dirugikan, PT. OAO menggugat PT. BRI Persero. tbk Cabang Denpasar-Bali, Gugatan yang diajukan oleh PT. OAO melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan gugatan No. 290/Pdt.G/2018/PN. SKT tentang Pembatalan Perjanjian dan Gugatan No. 292/Pdt.G/2018/PN.SKT tentang Perbuatan Melawan Hukum, antara PT.OAO melawan PT. BRI Persero Tbk, Cabang Denpasar Bali, tidak tanggung-tanggung.

Dalam sidang pertamanya PT. OAO didampingi 3 Pengacara dari Jakarta, Dimpos P. Sitompul, SH., MH., Agustinus D. Panjaitan, SH dan Dapot Tambunan, SH, ditemui seusai 2 sidang perkara perdata tersebut, Kuasa Hukum PT.OAO menyampaikan bahwa kliennya merasa dirugikan dengan Isi Addendun Perjanjian No.56 yang berisi klausul bertendensi kebohongan.

Sementara dalam gugatan lainnya, Kuasa Hukum PT.OAO menyampaikan bahwa kliennya merasa dirugikan atas pemblokiran rekening pinjaman yang diduga telah dilakukan Pihak BRI, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, lebih jauh Dimpos Sitompul menyatakan, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” atas dasar itulah kami menuntut atas kerugian materiil sebesar 1,6 Miliar dan Immateril 10 Miliar.

Selanjutnya Agustinus Panjaitan dan Dapot Tambunan yang dikonfirmasi secara terpisah, menyatakan dalam persidangan tersebut BRI hanya dihadiri oleh 1 orang Kuasa Hukumnya untuk Gugatan No. 290/Pdt.G, sedangkan Turut tergugat, Notaris IGSW tidak hadir, karena belum dipanggil secara layak, sedangkan dalam persidangan Gugatan No. 292/Pdt.G, Kuasa Hukum BRI mengaku belum menerima relaas panggilan sidang.

Namun Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara menunjukkan bukti bahwa Relaas tersebut sudah sampai kepada Pihak BRI secara patut, kami melihat ketidak profesionalan BRI dalam hal ini, Perusahaan Besar milik negara koq bisa seteledor itu.

Bagaimana pula dalam mengurusi hal-hal lain? Pungkas Dapot Tambunan menutup pembicaraan dengan ucapan “sampai ketemu dalam persidangan berikutnya, tanggal 21 Januari 2019”.

Dapot T/Red

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed