oleh

Pers Kerap Langgar Etik, Apa Sanksinya ?

Purnamanews.com – Jakarta. Bagaimana caranya dan upaya apa yang bisa membuat pers patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ?

Mematuhi KEJ merupakan perintah Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Derajatnya sama dengan Pasal 2 yang memberikan kemerdekaan terhadap pers.

Perusahaan pers mendapatkan perlindungan hukum atas kemerdekaan pers bila mematuhi prinsip kemerdekaan pers yaitu dikelola secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung supremasi hukum.

KEJ Dewan Pers dan P3 SPS KPI meski sama-sama dibuat oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh UU, namun memiliki perbedaan.

Dewan Pers hanya memfasilitasi masyarakat pers yaitu organisasi kewartawanan, organisasi perusahaan pers dan tokoh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, kemudian Dewan Pers membuatnya jadi peraturan untuk disepakati dan dipatuhi bersama.

Sedangkan P3 SPS dibuat langsung oleh komisioner KPI lalu dijadikan peraturan.

Bila saudara melihat ada pelanggaran terhadap KEJ, sebagai masyarakat diberikan ruang untuk melakukan hak jawab atau hak koreksi sesuai Pasal 17 UU Pers.

2. Apakah dengan asas kemerdekaan pers yang dimiliki perusahaan media boleh melakukan apa saja ?
Kemerdekaan pers diatur pada Pasal 2 tidak berdiri sendiri. Ada pembatasan seperti diatur Pasal 5 Jo. Pasal 18 UU Pers.

Tidak semua fakta yang diketahui pers bisa menjadi konsumsi publik.

Pasal 5 ayat (1) berbicara tentang pembatasan terhadap norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah.

Politik hukum Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Belanda, Denmark dll. Mereka boleh membuat lomba kartun Nabi Muhammad dengan menampilkan wujud Rasullullah, di Indonesia itu pelanggaran hukum dan pers termasuk dilarang.

Pers Indonesia juga harus mematuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 KEJ.

Pemberitaan boleh tetapi harus presisi sebagaimana perintah Pasal 6 UU Pers.

Jadi orang yang baru diduga harus ditulis sebagai terduga atau terlapor. Bila dua alat bukti dilengkapi baru menjadi tersangka, belum pelaku. Bahkan saat pengadilan tingkat pertama memvonis bersalah, bila masih ada upaya hukum atau pikir-pikir tidak boleh disebut pelaku.

Peristiwa terkait etnis dan anak berhadapan dengan hukum juga tak boleh dibuka identitasnya, meski itu fakta yang didapat bahkan sudah disiarkan atau viral pada media sosial.

3. Apakah masyarakat memiliki hak atas kemerdekaan pers?Kemerdekaan pers merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat.

Peran pemerintah terhadap pers memang ditiadakan pasca reformasi, namun peran masyarakat justru diberikan baik oleh UU Pers maupun UU Penyiaran.

Saudara bisa memanfaatkan Pasal 17 UU Pers untuk menyampaikan Hak Jawab sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sesuai Pasat 5 ayat (3). Bisa juga memilih langsung mengadu ke Dewan Pers dan bermediasi di sana sesuai tupoksi Pasal 15 UU Pers.

Bila menyangkut isi siaran baik non jurnalistik maupun karya jurnalistik bisa gunakan peran serta masyarakat sesuai Pasal 52 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada prinsipnya hak masyarakat dalam kemerdekaan pers dan penyiaran dilindungi hukum, bahkan penanggung jawab media bisa dikenakan pidana pers atau pidana penyiaran.

Baik Dewan Pers maupun KPI memiliki aturan main untuk menerapkan sanksi administrasi, seperti hak jawab, hak koreksi sampai pencabutan berita.

Dewan Pers juga memiliki aturan pembatalan atau pencabutan kartu maupun sertifikat uji kompetensi wartawan, sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2015.
* Pidana pers dan atau penyiaran proses hukumnya sesuai KUHAP dilaporkan ke polisi lalu dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU.

Article Di Ambil Dari Laman facebook Kamsul Hasan Pakar Hukum Dan Ahli Pers Dari PWI Jaya

Purnamanews.com – Jakarat. Bagaimana caranya dan upaya apa yang bisa membuat pers patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ?
Mematuhi KEJ merupakan perintah Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Derajatnya sama dengan Pasal 2 yang memberikan kemerdekaan terhadap pers.

Perusahaan pers mendapatkan perlindungan hukum atas kemerdekaan pers bila mematuhi prinsip kemerdekaan pers yaitu dikelola secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung supremasi hukum.

KEJ Dewan Pers dan P3 SPS KPI meski sama-sama dibuat oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh UU, namun memiliki perbedaan.

Dewan Pers hanya memfasilitasi masyarakat pers yaitu organisasi kewartawanan, organisasi perusahaan pers dan tokoh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, kemudian Dewan Pers membuatnya jadi peraturan untuk disepakati dan dipatuhi bersama.

Sedangkan P3 SPS dibuat langsung oleh komisioner KPI lalu dijadikan peraturan.

Bila saudara melihat ada pelanggaran terhadap KEJ, sebagai masyarakat diberikan ruang untuk melakukan hak jawab atau hak koreksi sesuai Pasal 17 UU Pers.

2. Apakah dengan asas kemerdekaan pers yang dimiliki perusahaan media boleh melakukan apa saja ?
Kemerdekaan pers diatur pada Pasal 2 tidak berdiri sendiri. Ada pembatasan seperti diatur Pasal 5 Jo. Pasal 18 UU Pers.

Tidak semua fakta yang diketahui pers bisa menjadi konsumsi publik.

Pasal 5 ayat (1) berbicara tentang pembatasan terhadap norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah.

Politik hukum Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Belanda, Denmark dll. Mereka boleh membuat lomba kartun Nabi Muhammad dengan menampilkan wujud Rasullullah, di Indonesia itu pelanggaran hukum dan pers termasuk dilarang.

Pers Indonesia juga harus mematuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 KEJ.

Pemberitaan boleh tetapi harus presisi sebagaimana perintah Pasal 6 UU Pers.

Jadi orang yang baru diduga harus ditulis sebagai terduga atau terlapor. Bila dua alat bukti dilengkapi baru menjadi tersangka, belum pelaku. Bahkan saat pengadilan tingkat pertama memvonis bersalah, bila masih ada upaya hukum atau pikir-pikir tidak boleh disebut pelaku.

Peristiwa terkait etnis dan anak berhadapan dengan hukum juga tak boleh dibuka identitasnya, meski itu fakta yang didapat bahkan sudah disiarkan atau viral pada media sosial.

3. Apakah masyarakat memiliki hak atas kemerdekaan pers?Kemerdekaan pers merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat.

Peran pemerintah terhadap pers memang ditiadakan pasca reformasi, namun peran masyarakat justru diberikan baik oleh UU Pers maupun UU Penyiaran.

Saudara bisa memanfaatkan Pasal 17 UU Pers untuk menyampaikan Hak Jawab sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sesuai Pasat 5 ayat (3). Bisa juga memilih langsung mengadu ke Dewan Pers dan bermediasi di sana sesuai tupoksi Pasal 15 UU Pers.

Bila menyangkut isi siaran baik non jurnalistik maupun karya jurnalistik bisa gunakan peran serta masyarakat sesuai Pasal 52 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada prinsipnya hak masyarakat dalam kemerdekaan pers dan penyiaran dilindungi hukum, bahkan penanggung jawab media bisa dikenakan pidana pers atau pidana penyiaran.

Baik Dewan Pers maupun KPI memiliki aturan main untuk menerapkan sanksi administrasi, seperti hak jawab, hak koreksi sampai pencabutan berita.

Dewan Pers juga memiliki aturan pembatalan atau pencabutan kartu maupun sertifikat uji kompetensi wartawan, sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2015.
* Pidana pers dan atau penyiaran proses hukumnya sesuai KUHAP dilaporkan ke polisi lalu dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU.

 

Somad Kabiro Kab. Bekasi /Red

Article Di Ambil Dari Laman facebook Kamsul Hasan Pakar Hukum Dan Ahli Pers Dari PWI Jaya

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed