oleh

PENYESUAIAN IURAN PESERTA PPU BU TIDAK BERDAMPAK PADA PEKERJA BERPENGHASILAN DIBAWAH 8 JUTA

Aceh Jaya, Purnamanews.com –Jamkesnews – Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Badan Usaha terkait Peraturan Presiden Nomor: 75 Tahun 2019, BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh mengadakan kegiatan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya, Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya dan Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Senin 25/11.

Kepala Bidang Perluasan Peserta (PPK) BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh Muhammad Novar Nasution menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Badan Usaha yang ada di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya terkait Peraturan Presiden Nomor: 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 terdapat penyesuai Iuran Peserta bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) all segmen salah satunya bagi Peserta Penerima Upah bagi Badan Usaha (PPU BU) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020 ujar Novar”.

 

Novar menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Novar.

 

Kasidatun Kejaksaan Negeri  Aceh Jaya Juliadi Lingga menyampaikan Semua BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 1 Januari 2015 tanpa ada pengecualiaan ataupun syarat apapun sesuai dengan peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013.

 

“Dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah) ujar linggar”(Ns) 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed