oleh

OTT ACEH: Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu Demo jilid ll, Dikantor Gubernur aceh

[caption id="attachment_1671" align="alignnone" width="966"] Koalisi masyarakat aceh bersatu demi didepan kantor gubernur aceh[/caption]

PURNAMANEWS – ACEH. Pantauan di lokasi, massa mulai memadati lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Massa datang dari berbagai daerah dengan menggunakan mobil L300 dan pick up. Akibat unjuk rasa ini, jalan raya di depan kantor Gubernur Aceh macet.

Tampak sebagian massa berorasi secara bergantian dari atas mobil pengangkut alat berat, sementara yang lainnya duduk lesehan sembari mendengarkan orasi.

Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh. massa tersebut merupakan pendukung Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Mereka meminta agar KPK membebaskan Irwandi atas dugaan kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Baca Juga: Selamat Berangkat Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 

Koordinator lapangan, Fahmi Nuzula, mengatakan, aksi lanjutan ini bertujuan untuk mendesak KPK menangguhkan penahanan Irwandi Yusuf.

Unjuk rasa membela Irwandi pernah di gelar di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 9 Juni lalu. Massa menduga ada kepentingan elite politik pusat dan daerah dalam penangkapan Irwandi. Massa menganggap kasus yang dijeratkan pada Irwandi merupakan fitnah.
“Terima kasih kepada semua massa yang hadir. Baik warga biasa maupun kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tolong lepaskan gubernur kami. Jika dia tidak dibebaskan maka kami tidak akan pulang,” kata dia.

Jubir KPK menangapi aksi (KMAB)

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah angkat bicara terkait aksi dan permintaan massa KMAB di Aceh.
Dia megatakan, KPK sangat menghargai aspirasi yang disampaikan massa KMAB di Aceh.”Kami menghargai suara-suara yang muncul. Namun, akan lebih baik kita ikuti proses hukum ini,” kata Febri kepada rekan media dalam pesan WhatsAppnya, Selasa (17/7/2018).Selama proses hukum berlangsung, lanjut Febri, jika ada hal yang tidak tepat maka juga dapat dilakukan upaya-upaya hukum.
“Jika ada yang dirasa tidak sesuai, dapat dilakukan upaya hukum. Misal, praperadilan atau mengajukan bukti-bukti lain,” kata Febri.

(Hgn/red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed