oleh

NASIB RAPBK-P BENER MERIAH ACEH 2018 SEMAKIN TIDAK JELAS

PURNAMANEWS.COM, BENER MERIAH– Sudah tujuh hari skorsing sidang paripurna RAPBK-P Bener Meriah tahun 2018. Sidang dipimpin oleh Guntarayadi S.P (Ketua DPRK Bener Meriah), sampai saat berita ini diturunkan, belum dicabut alias digantungkan. Nasib RAPBK-P tahun 2018 semakin tak jelas arahnya, selasa(30/10/2018).

Berbagai polemik dan spekulasi beredar di kalangan eksekutif, legislatif, maupun di masyarakat. Ada apa di balik ke tidakjelasan dari lanjutan sidang Paripurna RAPBK-P tahun 2018 ini.

Saat awak media mengkonfirmasi terkait hal ini kepada Plt Bupati Bener Meriah Tgk.H. Sarkawi di ruang kerjanya (29/10/2018), mengatakan bahwa kelanjutan sidang paripurna RAPBK-P 2018 selanjutnya menunggu keputusan DPRK Bener Meriah, dalam hal ini Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT, telah menolak RAPBK-P BM 2018 yang akan di sampaikan ke Pemerintah Aceh, berdasarkankan Peraturan Pemerintah(PP) No 33 tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian RAPBK-P tahun 2018 selambat-lambatnya akhir bulan September 2018.

Konsultasi Sekretaris Daerah Drs. Ismarissiska MM, kepada Pemerintah Aceh pun menjadi sia-sia. Hal ini menjadi alasan di tundanya Sidang Paripurna RAPBK-P BM 2018 yang sampai saat ini belum jelas kapan akan di lanjutkan sidang paripurna tersebut, dimana sudah terlambat waktu pembahasannya kini menjadi lebih terlambat lagi untuk di sahkannya RAPBK-P BM 2018.

Dari pantauan awak media, dua Fraksi di DPRK BM (Dari 3 Fraksi yang ada di DPRK BM- kecuali Fraksi PDIP), yakni Fraksi Musara Pakat dan Fraksi Merah Putih telah melayangkan surat kepada Ketua DPRK BM (28/10/2018), yang meminta agar segera Sidang Paripurna RAPBK-P di lanjutkan.

Sementara itu Koordinator LSM Pukes Bener Meriah Drs. Swandris Zetha saat di mintai tanggapannya mengenai tertundanya sidang Paripurna tersebut mengemukakan bahwa, terlihat adanya indikasi “saling menyandera” antara Legislatif dan Eksekutif dalam pembahasan penyelesaian RAPBK-P BM 2018, sehinga menimbulkan kontra produktif dengan segala konsekuensinya yang merugikan kepentingan daerah.” Munculnya perbedaan angka pada draf RAPBK-P yang diajukan Plt Bupati BM dengan angka yang di sampaikan DPRK BM yang di bacakan oleh Sekwan di sidang Paripurna terdapat selisih angka yang cukup besar, hal ini tentu menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembahasannya,”ungkap Zetha.

“Adanya isu akan di PerBupkannya RAPBK-P BM 2018, tentu hal ini akan menimbulkan implikasi yang lebih luas lagi dan mencerminkan ketidakstabilan dalam proses perencanaan penganggaran yang tidak Taat Azas dan tidak Taat Aturan, tentu hal ini tidak di harapkan,”ujar S.Zetha. (Charim)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed