oleh

Menyikapi Penahanan Gunernur Aceh, DPW-PNA Aceh KPK Diminta Tidak Tebang Pilih

[caption id="attachment_2405" align="alignnone" width="300"] Ketua Bidang Komunikasi Publik, Tgk Mukhtar Syafari MA mengatakan, sudah sebulan lebih Irwandi Yusuf ditahan tapi belum diperiksa sebagai tersangka kasus suap yang disangkakan kepadanya, masih diperiksa sebagai saksi [/caption]

PURNAMANEWS – Aceh. Menyikapi kasus penahanan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf oleh KPK. Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Nanggroe Aceh (DPW-PNA) Pidie menilai KPK sepertinya kewalahan membuktikan keterlibatan IY dalam kasus suap DOKA 2018.

Ketua Umum DPW-PNA Pidie, Iskandar Cagee melalui Ketua Bidang Komunikasi Publik, Tgk Mukhtar Syafari MA mengatakan, sudah sebulan lebih Irwandi Yusuf ditahan tapi belum diperiksa sebagai tersangka kasus suap yang disangkakan kepadanya, masih diperiksa sebagai saksi terhadap beberapa tersangka yang lain.KUNJUNGI SPONSOR=>

Ketika kasus ini belum ada titik terang keterlibatan IY, sepertinya kedepan akan digiring ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kita sangat berharap semoga KPK tidak “bermain api” terhadap Aceh. Kalau seandainya KPK terlibat dalam sekenario jahat kasus penangkapan Gubernur Aceh dan sengaja menciptakan opini publik yang menyesatkan maka dikhawatirkan akan ada yang harus “dibayar mahal” pusat terhadap Aceh, yaitu runtuhnya kepercayaan Aceh terhadap pusat yang selama ini dengan begitu susah dibangun pasca perdamaian. Dan rakyat Aceh akan menduga-duga tujuan besar dari sekenario itu.

Baca Juga: Zulkifli Hasan, UAS Paling Ramai di Bicarakan Sebagai Pendamping Prabowo 

Kalau ini terjadi maka rakyat Aceh akan kembali digiring oleh pihak tertentu ke sentimen nasionalisme keacehan yang pada akhirnya akan terbangkit kembali kenangan sejarah masa silam.

Entah ada hubungan atau tidak, pasca OTT terhadap Irwandi, kembali mempersatukan mantan elit GAM, baik dari sipil ataupun militer, dari dalam dan luar negeri yang selama bertahun tahun terjadi pergesekan.

Oleh karena itu, kita mengharapkan kepada KPK agar mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum.

Kita berharap kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait, serta aktivis pemerhati hukum agar jeli melihat kejanggalan dalam kasus OTT ini. Jangan sampai penegakan hukum diselimuti oleh kepentingan politik tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan sentimen politik yang lebih besar di Aceh. Dan ini menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi.

Kalau memang tidak ada bukti kuat keterlibatan IY dalam kasus suap, seyogianya KPK berbesar hati untuk menghentikan penyidikan terhadap IY (is/red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed