oleh

Menuai Banyak Pertanyaan, Penegak Hukum harus Selidiki Pembangunan di Kab. Bekasi

Purnamanews.com, Bekasi – Penegak hukum diharapkan bisa segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran, dalam kegiatan pembangunan lapangan tembak yang ada di Komplek GOR Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi.

Sebab, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk pembangunan gedung lapangan tembak tersebut sangat ganjil dan penuh tanda tanya. Hal itu dikarenakan anggaran yang dialokasikan cukup besar, yakni mencapai Rp 11,8 milyar selama 5 tahun.

Hal itu dikatakan Ergat Bustomy, ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi). Menurut Ergat, seharusnya pihak penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Cikarang bisa segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan dalam penyerapan anggaran prmbangunan lapangan tembak. Apalagi dugaan tersebut sudah sekian lama dan telah beberapa kali di publikasi media, seharusnya bisa segera ada penyelidikan dan pemanggilan.

“Kejari Cikarang seharusnya bisa segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan penyerapan anggaran pembangunan lapangan tembak. Terlebih Kejari Cikarang saat ini baru pergantian, begitu Jaksa Agungnya. Sehingga ini menjadi momen yang baik,” ujar Ergat Kamis (14/11/19).

Lanjut Ergat, apabila hal ini terus dibiarkan, tanpa ada upaya penyelidikan dan pemanggilan dari Kejari Cikarang. Maka hal ini preseden buruk dalam penegakan hukum di Kabupaten Bekasi, apalagi pernyataan Jaksa Agung yang baru kepada media sudah tegas. Sehingga hal ini harus segera dilakukan agar ada efek jera bagi penyelenggara negara.

Sambungnya, apalagi informasi yang kita peroleh Kepala Bidang (kabid) Bangunan Negara Dinas PUPR Kab Bekasi kerap tidak berada di ruangannya. Sehingga ini menimbulkan persepsi, Kabid Bangunan Negara menghindari pekerja media dan NGO akibat banyaknya dugaan permainan di bidang yang dipimpinnya.

“Saya heran, kabid ini kok tidak pernah ada dikantor ruangannya. Apakah ini untuk menghindari dan menutupi dugaan buruknya pengelolaan anggaran,” tandasnya.

Bukan hanya pembangunan lapangan tembak, pembangunan SDN Pantai Bahagia 04 Kec Muara Gembong juga diduga bermasalah. Berdasarkan dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tertuang pada Dokumen kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan sekolah harus 2 lantai, tetapi di bangun hanya satu lantai.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana LSM Gerakan Pejuang Aspirasi Rakyat Independen (Gepari), Ahmad Nurjaya, Menurutnya, pihaknya mempertanyakan kinerja CV Timur Sarana Jaya selaku pemenang lelang yang hanya membangun satu lantai. Sehingga ada dugaan terjadi persekongkolan antara Kontraktor dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meraup keuntungan yang besar.

“Kerapnya Kabid Bangunan Negara jarang berada diruangannya menyebabkan pergunjingan di kalangan stake holder Kabupaten Bekasi. Bahkan ada tudingan Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara Dinas PUPR Kab Bekasi merupakan Golden Boy di Pemkab Bekasi, sehingga kerap tidak ngantor, dan diduga banyak pekerjaannya yang mengundang tanda tanya. Apalagi ada info Kabid Bangunan Negara memiliki kontraktor yang menjadi rekanannya, bahkan diduga ada 3 kontraktor binaannya,” Kata Achmad Nurjaya Selasa (12/11/19).

“Kabid Bangunan Negara Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Benni Sugiarto Prawiro saat dikonfirmasi Awak Media tidak pernah berada diruangannya, meskipun sudah berulangkali ditemui keruangannya. Informasi yang dihimpun, Kabid Bangunan Negara saat ini sedang pendidikan,” ungkap Achmad Nurjaya.

Dari informasi yang didapat, Dana yang digelontorkan Pemkab Bekasi itu, dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga bertahun-tahun. Pada tahun 2014 dialokasikan anggaran Rp 1,6 milyar, tahun 2015 Rp 7 milyar, sementara tahun 2016 Rp 2 milyar, sedangkan tahun 2018 Rp 994 juta. Anggaran selama 5 tahun tersebut hanya untuk membangun lapangan tembak.

(Cemat BP)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed