oleh

Mendagri Tjahjo Kumolo, Tidak Ada Aturan Baku Pemberhentian Penjabat

[caption id="attachment_1680" align="alignnone" width="543"] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo[/caption]

PURNAMANEWS – JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak mengetahui kabar pencopotan Wali Kota Jakarta Timur oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pesan elektronik WhatsApp.

“Saya malah enggak tahu,” kata Tjahjo usai melantik Pejabat Gubernur NTT dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa 17 Juli 2018.

Sepengetahannya, memang tidak ada aturan baku terkait cara menyampaikan pemberhentian pejabat apakah menggunakan pesan elektronik atau pesan tertulis.

Baca Juga: Selamat Berangkat Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 

“Undang-undang ASN aja kita lihat. Kalau soal telepon dahulu, surat dahulu, teknis saja, tidak ada masalah,” jelasnya.

Tjahjo menegaskan, soal mengangkat dan menghentikan jabatan seorang wali kota menjadi kewenangan seorang gubernur.

“Itu hak sepenuhnya Gubernur ya, pergantian SKPD termasuk pejabat eselon 1, 2, itu hak Gubernur,” kata dia.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menanggapi keluhan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dicopot jabatannya hanya melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan tanpa melalui surat pemberitahuan.

Menurut Sandiaga, selagi proses yang dilakukan sesuai prosedur, pemberitahuan pemberhentian jabatan dilakukan lewat WhatsApp tak menjadi masalah.

“Zaman now ya. Menurut saya, selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur dijalankan sesuai apa yang sudah digariskan melalui sistem personalia di DKI, sistem pembagunanhuman capital SDM yang secara baku di DKI itu dilakukan secara ketentuan,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta.
(rn/red)

Baca Sumber 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed