Mainan Oligarkhi Di Balik Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Politik62 Dilihat

Jakarta – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Ph.D memberikan sejumlah indikasi yang menjadi titik rawan jelang pemilu 2024, satu di antaranya adalah politik identitas yang dikerahkan oleh para oligark. LPI sejak lama memberikan atensi terhadap politisasi identitas dan peran oligark yang mengalami transformasi paska Orde Baru dan terus berupaya untuk merangsek ke supra struktur politik dan mengendalikan sepenuhnya sistem demokrasi modern.
Realitas oligark memang ada dan sulit ditiadakan, akan tetapi bukan tidak mungkin dikendalikan dan dipenetrasi perannya melalui sistem demokrasi modern.

Boni yang meraih gelar doktoralnya dari Walden University, dengan disertasi berjudul: “Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act” (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca-Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu 2017) mencermati bahwa ada peran para oligark dalam memproduksi narasi politik identitas yang kembali digaungkan untuk kepentingan kandidasi pencapresan.

Dari sejumlah diskusi, penelitian, yang digelar secara tertutup, dari sejumlah indikasi, LPI meyakini bahwa ada relasi kuat, yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap peran segelintir oligark terhadap narasi identitas keagamaan yang diusung oleh kelompok tertentu. Dan biasanya, dinamikanya akan semakin intensif jelang perheletan politik, baik lokal, terlebih nasional.

Hasil riset dan diskusi itu membawa kami terhadap hipotesis bahwa dinamika keagamaan dan polarisasi kelompok masyarakat itu tidak hanya sebatas tafsir terhadap teks keagamaan yang intinya membentuk narasi dukungan atau mendeskreditkan kelompok tertentu atas nama agama. Di luar itu, ada peran, sentuhan dan relasi kaum oligark yang ingin merangsek masuk ke dalam supra struktur politik. Dari analisis LPI, eksisting kaum oligark ini kerap menentang kebijakan Presiden Jokowi yang ingin mengubah manajemen dan orientasi negara. Itu sebabnya, kelompok olgark ini berupaya menggunakan narasi keagamaan yang menggunakan kelompok-kelompok tertentu. Sebab kami menilai, narasi dan pendekatan keagamaan itu yang paling efektif menjadi bahan bakar menggalang dukungan sekaligus menyudutkan kelompok lain yang berbeda pilihan politiknya. Dan inilah tantangan serta realitas politik yang mengancam masa depan keberagaman dan arah bangsa ini.

Sementara itu, Muhammad Nur Hasyim (BRIN) menyebutkan bahwa keberadaan oligark turut didukung oleh faktor kultur masyarakat yang patron klien dan pesebaran kaum oligark paska rezim Suharto yang kemudian mendominasi hampir seluruh proses politik, terutama di level hilir. Menurutnya, peran oligark bisa dipenetrasi dengan sistem demokrasi modern. Hanya saja, struktur demokrasi kita dalam beberapa hal masih harus dibenahi agar para oligark dapat sepenuhnya tunduk pada sistem dan tidak memberikan ruang untuk mengorganisir kekuatannya.

Sependapat, Ferdinand Hutahaean menyebutkan bahwa setelah dibubarkannya Petral, kaum oligarkh mengambil peran lain untuk berada di belakang kandidasi pencapresan dan membangun relasi ekonomi politik dengan partai politik. Dan mereka berharap, melalui jalur elektoral, mereka dapat memainkan peran ekonomi bisnis, sebagaimana saat Petral masih eksis. Ia juga menyinggung praktik liberalisme politik yang sebelumnya merupakan andil dari para oligark.

Hanya saja, yang disayangkan adalah relasi oligark yang berada di balik layar untuk mengerahkan kelompok tertentu menggunakan identitas keagamaan untuk kepentingan politik jangka pendek yang efeknya merusak hubungan antar kelompok masyarakat.

Ia berharap masyarakat pemilih cerdas dan bijak dalam memilih dan menentukan dukungan jelang masa pencapresan menuju pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, jangan sampai memilih sesaat, rasa penyesalannya begitu panjang.

MC / red

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *