oleh

18 Tahun Berdiri, Minim Dukungan Teknis Admistrasi Dari Warga Sekitar Untuk Urus Izin, Gereja Disegel Pemkot

PurnamaNews.com – Jambi. Sejumlah warga menangis histeris di depan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi ketika gereja yang mereka gunakan beribadah akhirnya disegel oleh Pemkot Jambi, Kamis (27/9).

Gereja yang berada di kawasan Jalan Lingkar Barat III, Kota Jambi ini disegel dikarenakan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Jambi.

Menurut seorang warga, J.Girsang sebelumnya beberapa masyarakat sudah mengajukan surat permohonan izin kepada Pemkot Jambi, namun tidak diberikan.

Pantauan media PurnamaNews.com, beberapa anggota kepolisian dan pihak Satpol PP berjaga jaga di seputaran gereja untuk mengamankan agar menghindari aksi anarkis oleh sejumlah masyarakat.

“Kami cuma mau beribadah, tolong hargai hak kami untuk beribadah. Kenapa Virus Intoleransi mulai terasa di Kota ini” ujarnya.

Sementara itu Pemerintah Kota Jambi menyebutkan penyegelan yang dilakukan hasil keputusan bersama antara FKUB, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. “Ini telah melalui rapat antara FKUB, MUI, LAM dan instansi terkait,” Liphan Pasaribu Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi.

Menurutnya penyegelan ini bersifat sementara sambil pemerintah dan pihak terkait lainnya mencari solusi terkait izin yang belum dikantongi dalam pendirian gereja.

Karena belum ada izin warga sekitar yang diwakili Ketua RT setempat yang tidak setuju menurut Liphan meminta kepada Pemkot untuk bisa menutup gereja.

Dengan estimasi 1000 Warga sebut Liphan berencana melakukan unjuk rasa jika tidak ada tindakan dari pemerintah kota.

Menurut Liphan puluhan tahun gereja ini berdiri sampai saat ini memang belum ada izin.

Selama ini perizinan belum diberikan karena belum memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Untuk pembangunan rumah ibadah menurutnya harus ada rekomendasi dari FKUB, ditambahkannya untuk mengeluarkan rekomendasi ini syarat mutlak yang harus terpenuhi adalah persetujuan 60 warga sekitar (non muslim) dan minimal ada 90 pengguna tempat ibadah.

Beberapa warga mendorong pemerintah agar memperhatikan hak beribadah sebagai hak dasar warga negara indonesia dengan merevisi peraturan pembangunan rumah ibadah bagi kaum minoritas

JAG

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed