oleh

Kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Gelar Sosialisasi Qanun atau Reusam Gampong

Sigli-purnamanewsm.com , Sejumlah 42 orang aparatur Gampong (Desa) yang terdiri dari Keuchik Gampong , tuha peut, tokoh agama dan tokoh perempuan yang berada dalam wilayah Mukim Gampong Lhang KecamatanPidie,

Kabupaten Pidie, yang jumlahnya 6 dari jumlah 8 Gampong (Desa) dan 2 Desa tidak ikut serta hari ini Kamis 9 Januari 2020 .Pukul 09.00
s/d 12.00 Wib .mengikuti musyawarah penyusunan Qanun Gampong bertempat di Aula SD 2 Percontohan Tijue, Sigli. acara tersebut juga dihadiri Muspika Pidie . Kamis , 09/01/2020.

 

Imum Mukim Gampong Lhang Syukri Abubakar dalam arahanya meminta kepada setiap gampong untuk segera menyusun “reusam” atau qanun qampong sebagai dasar hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong.

Menurutnya qanun atau reusam ini akan menjadi acuan dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan juga sangat menekan pada pencegahan narkotika dan syariat Islam.

[caption id="attachment_15365" align="aligncenter" width="1040"] Dok.foto Hanan[/caption]

“Qanun reusam atau juga peraturan-peraturan gampong sangat penting karena akan menjadi dasar hukum dalam mengatur tatanan sosial masyarakat di masing-masing gampong,” kata Syukri Abubakar

Disela sela musyawarah tersebut kepada media Purnamanews.com saat diminta pendapatnya, Syukri mengatakan reusam atau qanun gampong merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong dan reusam tersebut merupakan amanah qanun tentang qampong yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat.

“Apa saja yang ingin diatur silakan dimasukkan dalam Qanun atau reusam tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,”ungkap Syukri selaku Imum Mukim Gampong Lhang Oleh karena itu, kata dia, pihaknya selalu fasilitator terus mendorong pemerintahan gampong yang belum membuat dan menyusun reusam ini agar segera melaksakaannya.

Ia menyebutkan pihaknya siap memfasilitasi pemerintahan gampong dalam menyusun reusam tersebut hingga pengesahannya oleh keuchik. hal ini semata-mata agar setiap pemerintahan gampong memiliki peraturan sendiri yang mengatur tatanan sosial masyarakatnya. “masing-masing gampong memiliki perbedaan tatanan sosialnya. jadi perlu setiap gampong memiliki peraturannya sendiri.” ungkapnya .
( Iskandar/ Hanan /)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed