8.328 views
oleh

Kantin UIN Antasari: Sistem Kolonialisme Era Modern (Surat Terbuka Untuk KPN dan Rektor)

PURNAMANEWS, BANJARMASIN – Kemaren, Senin (30/09) kami mendapatkan informasi bahwa ada kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pengelola untuk pemilik kantin di UIN Antasari, tepatnya kantin disamping perpustakaan dan gedung PSB yang dikelola langsung oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Antasari Banjarmasin.

Setelah mendapatkan informasi, saya atas nama DEMA UIN Antasari mengajak rekan-rekan dari Eksekutif UIN Antasari yang terdiri dari DEMA Fakultas dan Universitas untuk duduk diskusi terkait perihal ini. Tepat pada siang hari ini tadi Selasa, (1/10) pukul 13.00 WITA. Kami dari Bidang Advokasi Kerakyatan, Penelitian dan Pengembangan DEMA UIN Antasari serta perwakilan dari DEMA Fakultas langsung turun kelapangan untuk menanyakan terkait kebijakan baru ini yang konon banyak merugikan bahkan mengeksploitasi penghasilan pemilik kantin.

Ketika sampai dikantin, kami langsung menanyakan kepada penjaga kasir serta beberapa pemilik kantin terkait kebijakan ini, sekitar lima pemilik kantin yang kami mintai informasi, kami menyimpulkan banyak sekali mudharat yang didapatkan oleh pemilik kantin. Kopeprasi Pegawai Negeri (KPN) terlihat sangat hegemoni dalam menjarah penghasilan dan mengeksploitasi keuntungan pemilik kantin.

Adapun sebelum kami ulas lebih dalam perihal kebijakan baru ini, berikut beberapa poin yang sangat merugikan yang kami dapatkan langsung dari informan (pemilik kantin) di lapangan :

Pertama, Kesepakatan terhadap kebijakan ini baru ditanda tangani kemaren Senin, (30/9) ditempat kantin. Pemilik kantin dituntut untuk membaca dengan waktu singkat dan menandatangani surat kesepakatan bermaterai 6000. Setelah penandatanganan kesepakatan, hari ini (berselang satu hari) tepatnya Selasa (1/10) kebijakan tersebut langsung diterapkan kepada seluruh kantin yang berjumlah 14 buah tersebut. Kesepakatan tersebut berbentuk kontrak selama satu tahun dengan pembaharuan dalam jangka waktu selama tiga bulan. Isi dari surat perjajian dan kesepakaan tersebut, menurut kami sangat menjijikan, karena apabila pemilik kantin tidak menandatangani, maka harus out (keluar) dari lapak yang tersedia.

Surat dari KPN Kepada Pemilik Kantin

Kedua, diantara isi perjanjian kontrak tersebut,  yang katanya berdasarkan asas bagi hasil secara Islam tapi sangat  menjarah penghasilan pemilik kantin sebagai berikut:

1) Pemilik kantin harus selalu berjualan, apabila tidak berjualan selama 5 kali dalam jangka waktu 3 bulan, maka pihak pengelola (KPN) akan mengeluarkannya.

2) Sistem yang diterapkan yaitu bagi hasil, dengan persentasi 80% untuk pemilik berbanding 20% untuk pengelola. Terhitung dari harga jual, misal harga satu porsi nasi Rp.10.000, maka biaya yang harus disisihkan oleh penjual untuk pengelola adalah Rp.2000 , dan Rp.8000 untuk pemilik kantin.

3) Sistem pembayaran, tidak lagi langsung kepada pemilik kantin, tapi harus melalui kasir dengan membeli voucher terlebih dahulu, baru ditukarkan kepada pemilik/penjaga kantin. Dari pantauan kami hari ini, hanya terdapat dua kasir, dan antrean yang sangat panjang yang membuat banyak mahasiswa urung untuk melanjutkan makan atau minum dikantin, karena prosesnya sangat lamban. Lebih parahnya lagi, ketika ada salah seorang mahasiswa bertanya kepada penjaga kasir mengenai harga kopi, penjaga kasir tidak tau harga dan menyuruh pembeli untuk menanyakan dulu kepada pemilik kantin.

4) Berkaitan dengan poin diatas, apabila pemilik kantin langsung menerima uang pembelian dari konsumen, maka wajib membayar 10 kali lipat dari harga jual kepada pengelola (KPK), apabila tidak membayar maka pengelolala mempunai hak untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

5) Yang paling memberatkan, jika selama tiga bulan sekali (sesuai masa pembaharuan kontrak) pemilik kantin akan dievaluasi dan diadakan rapat, kantin yang mendapatkan omzet dan penghasilan paling rendah, maka akan dikeluarkan dari daftar kantin yang dikelola oleh KPN. Seperti itu ya sistem bagi hasil ala Islam?

Ketiga, jika ada mahasiswa yang menuntut atau mendemo, maka pemilik kantin yang dianggap sebagai provokator.

Salah satu pemilik kantin berkata bahwa “Ini seperti sistem penjajahan belanda, tapi secara halus, kami disuruh kerja paksa, tapi sistem bagi penghasilannya sangat tidak berimbang dan kami dirugikan”.

Kami coba lebih jauh menanyakan terkait perbandingan kebijakan yang dulu dan yang sekarang baru diterapkan.

Kata salah satu pemilik kantin,”kalau dulu, kami hanya dibebankan membayar sewa lapak sebesar Rp.600.000 dan biaya kebersihan Rp.10.000 selama satu bulan, jadi totalnya Rp.610.000. Tapi sekarang kami wajib membayar bagi hasil 20% dari hasil keuntungan, yang itu jika dikalkulasikan bisa lebih dari jutaan.”

“Penghasilan saya biasanya kurang lebih Rp.1.000.000 perhari, dipotong 20% untuk pengelola (KPN) yaitu sebesar Rp.200.000, jadi kami hanya menerima Rp.800.000. Jika kita anggap masing-masing kantin mempunyai penghasilan Rp.1000.000, maka setor untuk pengelola Rp.200.000, kantin yang dikelola KPN ada 14 buah, Rp.200.000 x 14 = Rp.2.800.000”

“Itu baru satu hari, kata pemilik kantin, Jika kita kalikan selama satu bulan di hari kerja yaitu sekitar 26 hari, maka Rp.2.800.000 x 26 hari = Rp.72.800.000.” Tentunya luar biasa banyak penghasilan yang didapatkan KPN selama hanya jangka waktu satu bulan.

Ini baru angka untuk satu bulan belum lagi jika dikalikan 12 bulan, maka hasil yang didapat oleh KPN sebagai pengelola adalah sejumlah Rp.873.600.000,

Hampir satu miliar yang mereka dapatkan, kata salah satu pemilik kantin.”

“Padahal dulu hanya bayar biaya Rp 610.000 untuk sewa dan kebersihan, tapi sekarang sudah dijadikan ladang untuk penghasilan dengan peraturan dan kebijakan.”

“Maka untuk mengimbangi dan menambah pundi penghasilan, kami dari pemilik kantin berinisiatif menaikkan harga makanan atau minuman Rp.1000 dari harga normal, karena kami dibebankan harus membayar 20% kepada pengelola tersebut.”

Informasi yang juga kami peroleh dari pemilik kantin menyatakan bahwa pihak pengelola secara tersirat menyampaikan kepada pemilik kantin bahwa ini cara pengelola untuk membuat pemilik kantin keluar dari  lapak kantin di kampus, karena dengan alasan banyak yang daftar ingin buka kantin disana.

Tim Meminta Informasi Kepada Penjaga Kasir

Dari data yang kami peroleh dilapangan, padahal baru satu hari diberlakukan kebijakan ini, ada satu lapak milik salah satu dosen yang juga merupakan pengelola kantin yang sudah membuka lapak jualan disana (kantin kampus). Sistem apa ini? Keuntungan pribadi pengelola?

Menurut hemat kami, ini suatu pembodohan yang luar biasa, upaya sistematis untuk mengais pundi-pundi rupiah dengan kebijakan regulasi untuk mengasingkan kantin yang sudah ada digantikan kantin milik orang itu-itu juga (pengeolala kantin), Selain itu, kami sangat menentang aturan sistem bagi hasil ala Islam tapi cenderung mengeksploitasi dan menjarah penghasilan pemilik kantin, ini sama seperti Kolonialisme Era Modern, dan ini terjadi di kampus Islam, kampus UIN Antasari Banjarmasin.!

Dengan demikian, atas nama mahasiswa berdasarkan keluh kesah pemilik kantin UIN Antasari Banjarmasin, kami menuntut:

1. Mengembalikan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan menjadi sistem ijarah (sewa) seperti yang sudah diberlakukan sebelumnya. Karena kebijakan saai ini tidak demokratis dan sangat tergesa-gesa pemberlakuannya.

2. Mendorong Rektor UIN Antasari untuk menindak tegas oknom pengelola (dari KPN) yang memanfaatkan regulasi ini untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

3. Apabila tuntutan ini tidak direalisasikan, maka kami atas nama mahasiswa siap menggalang massa untuk berunjuk rasa di depan kantor Rektorat UIN Antasari dan memblow up kepada media bahwa UIN Antasari telah menerapkan sistem kolonialisme penghasilan bagi pedagang (pemilik kantin).

Setelah tulisan dan tuntutan ini kami buat, kami menunggu respon dari pihak yang terkait, baik itu KPN selaku pengelola ataupun Rektor selaku penanggung jawab lembaga, apabila tidak ada respon balik maka kami siap menjalankan pernyataan sikap yang ketiga. Sekian Terima Kasih.

Tertanda, atas nama Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

 

 

Muhammad Rizali

(Ketua DEMA UIN Antasari)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed