Ismail Tantu Aktivis LEMKIRA Indonesia Menilai Pembangunan Jalan Beton Baku Baloro Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

Uncategorized105 Dilihat

Purnamanews.com,maros-Dilansir Media Lemkiranews.Com, Pada hari Rabu (25/1/2023),Ismail Tantu aktivis Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (LEMKIRA INDONESIA) menilai pembangunan jalan beton BAKU BALORO tak mempunyai dasar yg kuat bagi pemerintah kabupaten Maros untuk memberikan anggaran yang besar pada DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN kabupaten Maros hal ini dikarenakan lokasi tersebut adalah bagian dari FASUM perumahan. BIDANG BINA MARGA melalui salah satu kontraktor melakukan pekerjaan jalan beton pada poros BAKU – BALORO DESA LEKOPANCING KEC. TANRALILI sepanjang kurang lebih 1 km. yang menelan anggaran lebih dari rp. 1,94 miliar tahun anggaran 2022 lalu terindikasi melanggar hukum dan berpotensi merugikan keuangan daerah kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Jalan tersebut adalah tanggung jawab pihak pengembang selaku pemegang ijin pembangunan perumahan bersubsidi didaerah tersebut yg notabene merupakan jalan utama perumahan adalah bagian dari fasum yg wajib disediakan oleh pihak pengembang sebagaimana diatur dengan syarat2 yang ketat pada peraturan pemerintah tentang pemukiman dan perumahan serta peraturan kementerian, keputusan menteri PUPR yg pada saatnya nanti diserahkan ke pemda setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pembangunan jalan tersebut dibuat dengan alasan bahwa tanah itu telah dihibahkan oleh pihak pengembang ke pemda Maros, namun setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR bidang PENATAAN PEMUKIMAN dan PERTANAHAN, BIDANG BINA MARGA, dinas DPKPLH (DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP) dan kantor BADAN KEUANGAN bidang aset kabupaten Maros tak didapati bukti hibah atau penyerahan dari pihak pengembang ke pemda Maros khususnya bidang aset kabupaten Maros. Padahal urusan hibah telah diatur pada peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 dan KUHPerdata pasal 1682.
3. Lokasi pembangunan jalan beton tersebut berada pada daerah yang sepi namun anehnya oleh dinas PU bidang BINA MARGA membuat jalan beton yg sangat lebar yakni 7m sepanjang kurang lebih 1 km. yang posisinya berdasarkan SITE PLANT perumahan yang kami dapat berada pas ditengah tengah rencana pembangunan perumahan tersebut. Selain itu Ini juga menjadi pertanyaan besar karena secara umum jalan jalan di desa yg jumlah penduduknya masih kurang biasanya jalan yang dibuat paling lebar 4 m saja sehingga ini dapat dibaca bahwa pembangunan jalan beton tersebut dibuat memang untuk fasilitas jalan perumahan yg kebetulan dapat disambungkan ke jalan desa yg ada di belakang perumahan sebagai DALIL pembenaran.
4. Pembangunan jalan beton selebar 7m pada daerah tersebut dinilai berlebihan bahkan dinilai sebagai pemborosan, dengan anggaran seperti diatas.

semestinya bisa 2 km tetapi ini hanya 1 km padahal masih banyak daerah lain yg sangat membutuhkan jalan beton.
5. Ada dugaan dinas PU Maros menguntungkan pihak tertentu sehingga tak perlu lagi mengeluarkan dana besar karena telah dibantu oleh pemda Maros padahal itu adalah kewajiban pengembangan untuk menyediakan FASUM maupun FASOS.
Oleh karena itu kami sangat menyayangkan sikap dinas PU.

kabupaten Maros yg mengalokasikan anggaran besar tanpa memperhatikan syarat syarat dan ketentuan peraturan pemerintah. Hal ini bisa menjadi preseden buruk bukan tidak mungkin dengan kejadian ini kedepannya ada pihak pengembang yg mengajukan hal yg sama dan berpotensi merugikan keuangan pemda yang berasal dari pajak rakyat. Persoalan ini tentunya akan kami bawa ke aparat hukum khususnya KPK dan BPK RI untuk mengusut dugaan adanya kerugian keuangan daerah.

penyalahgunaan wewenang oleh dinas PU maupun pihak-pihak lain yang terkait masalah ini, ujarnya

Bagikan: