oleh

INI LIMA POIN KESEPAKATAN ABC-J DAN KPK RI, GUNA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG BERSIH

PURNAMANEWS – JAKARTA. Anti Bribery Committee of Japan (ABC-J) yang merupakan kumpulan penegak hukum dan ahli hukum di Jepang dibawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB- United Nations Global Compact) mengadakan kunjungan kehormatan (courtesy visit) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu 18 Juli 2018.

Delegasi ABC-J yang terdiri dari Akira Takeuchi, Kengo Nishigaki, Shinya Fujino, Takashi Naitoh, Takeshi Yoshida, dan lain-lain, disambut dengan ramah oleh pimpinan KPK yaitu Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata dan dua orang penasehat KPK.

Dalam pertemuan dan rapat yang dipimpin Laode M. Syarif tersebut mereka sepakat untuk saling
mendukung dalam hal pemberantasan suap dan korupsi, baik yang dilakukan oleh individu, korporasi maupun pemerintah. [caption id="attachment_1708" align="alignnone" width="900"] Hendra Gunawan Wakil bidang kemitraan
Aliansi Wartawan Nasional Indonesia[/caption]

Dalam press release ini ABC-J menyampaikan beberapa pointers dari hasil pertemuan tersebut antara lain adalah:

1. KPK berharap agar ABC-J memberikan advis kepada seluruh korporasi Jepang yang ada di Indonesia untuk tidak sekali-kali—jika ada– menuruti permintaan suap/sogok dari oknum pejabat atau siapapun dan atas nama apapun. Apabila ada oknum pejabat yang meminta suap
dan sejenisnya agar dilaporkan kepada KPK dan KPK akan melindungi 100% pemberi laporan
tersebut (whistleblower). KPK tidak bermaksud untuk mematikan iklim investasi, namun KPK
berharap investasi terus masuk ke Indonesia dan berkembang, akan tetapi praktek bisnisnya harus clean and clear. Terlebih lagi investor Jepang, sangat diharapkan untuk terus meningkatkan investasinya di tanah air di berbagai bidang yang diperlukan Indonesia.

2. KPK saat ini telah mempunyai guideline pencegahan suap, sogok dan korupsi untuk Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) sementara guideline untuk usaha menengah dan besar, KPK sedang mempersiapkan panduannya. Dengan guideline tersebut diharapkan agar pelaku bisnis selalu
berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya dan jangan sampai reputasi bisnisnya hancur gara-
gara praktik suap, sogok maupun korupsi dimana saat ini KPK sudah mulai mentargetkan
perusahaan sebagai pelaku suap, sogok dan korupsi.

3. Di Jepang ada peraturan yang melarang perusahaan Jepang untuk melakukan suap. Sogok
maupun korupsi terhadap oknum-oknum pejabat di luar negeriThailand inilah yang menjadi concern ABC-J, sebab itu ABC-J terus melakukan komunikasi, kerjasama termasuk dengan KPK agar perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri tidak
terlibat bribery.

4. ABC-J mengapresiasi peran KPK selama ini, mendukung penuh KPK dan berharap bahwa KPK
terus didukung dalam menjalankan tugasnya dalam memerangi segala bentuk suap, sogok maupun korupsi untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan sustainable. Semoga
tindakan KPK dapat membuat efek jera terhadap upaya sogok, suap dan korupsi. Bukan saja terhadap nilai yang jumlahnya besar, namun juga suap apapun bentuknya karena dapat
mengakibatkan enggannya investor termasuk investor Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia.

5. ABC-J bertekad untuk membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga anti korupsi di negara
mana pun termasuk dengan KPK di Indonesia yang memang menjadi salah satu perhatian khusus ABC-J agar korporasi Jepang yang ada di Indonesia terus maju dan berkembang,
berbisnis secara clear, clean dan sustainable (berkelanjutan).

Hendra Gunawan
Wakil bidang kemitraan
Aliansi Wartawan Nasional Indonesia

(hgn/red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed