oleh

Inkonstitusional Sanksi Rotan untuk PSBB Banjarmasin

Oleh: Muhammad Faisal Akbar, Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin

Setelah resmi ditekennya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/262/2020 tentang persetujuan penerapan PSBB di Kota Banjarmasin, 24 April 2020 bertepatan 1 Ramadan 1441 H Banjarmasin resmi menerapkan PSBB. Sebagai kota pertama di Kalimantan Selatan yang menerapkan PSBB, Banjarmasin akan menjadi tolak ukur daerah sekitar yang juga akan menyusul mengenai cara Pemkot Banjarmasin mempersiapkannya dari aspek kebutuhan dasar, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaringan pengaman sosial, sampai pada aspek keamanan dan penertiban.

Fokus kritik penulis pada cara penertiban yang akan dilaksanakan, Satpol PP selaku perangkat pemkot yang akan melakukan penertiban mengatakan akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan “pukulan kasih sayang” dengan rotan jika ada yang melanggar. Ini disampaikan oleh Plt Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik dalam beberapa kanal media online, katanya ketegasan ini merupakan konsekuensi pemberlakuan PSBB dan ini terinspirasi dari polisi India. Meskipun beliau mengatakan ini hanyalah “pukulan kasih sayang” dan tidak akan menyiksa tapi siapa yang bisa mengukur kekuatan dari sebuah pukulan?

Padahal dilihat dari kebijakan yang diambil sudah berbeda, ini Banjarmasin, bukan India. India memberlakukan lockdown yang secara otomatis sistem ini melarang warga India untuk berkeliaran di luar rumah dan melakukan penertiban dengan pendekatan yang keras untuk mejaga masyarakatnya tetap dirumah sedangkan Banjarmasin memberlakukan pembatasan sosial yang masih memungkinkan setiap orang untuk keluar rumah dan berinteraksi meski ada aturan jam malam. Namun, jangan sampai para personel merasa punya payung hukum untuk melakukan pemukulan sehingga terjadi abuse of power.

Jika mengacu pada Perwali No. 33 Tahun 2020, selain sanksi administratif penegakan hukum bagi pelanggar PSBB adalah apa saja yang berdasar pada moral dan etika. “Pukulan kasih sayang” meski bahasanya dibuat halus tapi tetap saja pukulan tidak mencerminkan moral dan etika yang baik, masyarakat Banjarmasin masih bisa ditertibkan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Perlu dicari tahu alasan mereka keluar rumah, karena tidak semua orang punya ekonomi yang kuat dan tidak semua usaha yang memberlakukan karyawan work from home, jika mendapati kenyataan seperti ini maka harus ada evaluasi bagi Pemkot mengenai jaringan pengaman sosial yang tidak tepat sasaran dan usaha – usaha yang masih lepas dari pengawasan pemkot. Karena PSBB bukan untuk gaya – gayaan, ini menyangkut kehidupan orang banyak.

Selain itu, perlu adanya aturan formal yang mengatur bagaimana penertiban seharusnya dilakukan, penulis sepakat masyarakat yang bandel memang harus diberi sanksi agar tertib tapi jangan cek ombak dengan melihat respon masyarakat jika diberikan “pukulan kasih sayang” yang berpotensi melanggar HAM dan bisa berujung pada laporan dan sanksi profesi untuk personel. Hematnya penulis berpandangan bawah sanksi pemukulan dengan rotan itu tidak ada dasar hukumnya di Indonesia apalagi dalam kanal PSBB, rencana Satpol PP kota Banjarmasin sangat berlebihan dan inkonstitusional, sangat tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum, sudah keluar dari koridor Perwali No. 33 Tahun 2020, masih banyak alternatif sanksi lain seperti denda, penahanan kendaraan bermotor, dan kerja sosial untuk penertiban.

Peran aktif masyarakat dalam mentaati setiap arahan personel yang bertugas juga menjadi faktor penting keberhasilan PSBB. Sinergitas antara Pemkot yang melaksanakan kewajibannya, penertiban dengan pendekatan yang humanis, dan masyarakat yang sadar pentingnya bahaya Covid-19 akan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman untuk semuanya.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed