oleh

Gubernur NTT Siap Usir  Perusahaan Garam Yang Memiliki Izin Tapi Tidak Kerja

 

Oelamasi, “Perusahaan garam yang datang dan mengantungi izin operasi tetapi tidak kerja kita usir saja. Sebagai Gubernur NTT, saya siap pasang badan untuk membela  masyarakat. Masyarakat jangan takut kerja, urusan hukum nanti kita urus kemudian tetapi lahan tidak boleh tidur.” Demikian petikan ungkapan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya saat Panen Raya Garam bersama PT. GIN di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Senin, (10/09/2018) sore.

Lebih lanjut, Viktor mengaku  ada perusahaan garam selain PT. GIN yang mengaku memiliki izin beroperasi di Bipolo sejak ia di bangku SMP, Namun sayangnya perusahaan itu hanya mengantungi izin tetapi tidak bekerja efektif dalam mengelola lahan

” memang sejak SMP Bipolo ini sudah ada perusahaan yang izin namun hanya datang pasang nama saja sehingga lahan tidur selama puluhan tahun. Ini yang tidak boleh kita biarkan.” jelasnya

Viktor menegaskan bahwa jika ada  perusahaan garam yang datang dan hanya mengantungi izin  namun tidak bekerja maka sebagai gubernur ia siap  cabut izin.

“Kalau ada perusahaan yang hanya datang taruh nama saja saya siap untuk bersama  masyarakat kita usir. Sejak SMP saya tahu ada perusahaan yang izin disini namun tidak bekerja, Ini perusahaan datang menipu saja.”tegasnya

Viktor juga berharap kepada masyarakat jika ada masalah hukum yang menggangu, masyarakat harus tetap kerja, urusan hukum nanti kemudian yang penting lahan jangan tidur.

“Kerja saja oleh masyarakat, Gubernur ada untuk rakyat. Hukum saya tidak urus, yang penting kerja, nanti siapa yang menang baru kita urus lagi.
Tanah ini milik masyarakat, biar perusahaan yang dagang saja. Kalau Indonesia cukup baru impor keluar negeri.” harapnya

Suatu saat, kata Viktor, Ia ingin Provinsi NTT menjadi sebuah provinsi yang di perhitungkan di kancah Nasional maupun Internasional karena kekayaan garamnya.

” Kenapa garam menjadi perhatian Gubernur dan jajaran karena Indonesia tahun ini impor 3,7 juta ton. lahan garam kita di NTT ini banyak sekali, kita harus kelola dengan baik sehingga kita bisa mengurangi beban impor garam karena pak Presiden sudah sampaikan bahwa tahun 2019 tidak boleh ada lagi impor garam. ” jelasnya

Mengakhiri sambutannya, Viktor berpesan kepada masyarakat agar rajin bekerja dalam mengelola lahan garam yang ada tanpa rasa takut demi  kecukupan  kebutuhan garam Nasional.

“Bipolo sampai nunkurus tahun ini harus kerja. Hukum saya tidak urus. Yang penting kerja, nanti siapa yang menang baru kita urus lagi. Jangan karena kita ribut terus lahannya tidur. Lahan harus diolah. Nanti saya lapor ke pak Presiden bahwa Masyarakat kerja namun ada gangguan hukum sedikit.” pesan gubernur yang baru di lantik minggu lalu.

Merespon pernyataan Gubernur NTT, Koordinator lahan-lahan ulayat desa Bipolo Stefanus Tob kepada media ini mengucapkan terimakasih kepada  Gubernur NTT yang sudah peduli dengan masalah yang di alami masyarakat Bipolo sehingga kedepan masyarakat bekerja tidak terbeban lagi dengan isu-isu masalah hukum.

” Tentunya Hari ini masyarakat semua senang karena  Gubernur NTT  sudah mempunyai komitmen untuk usir perusahaan  yang hanya memiliki izin tetapi tidak bekerja.  Gubernur NTT sudah peduli dengan masyarakat,  selama ini kita di kampung jadi terlalu banyak isu yang beredar kalau lahan kami juga bagian dari izin HGU sehingga kami kerja juga  masih pikiran hukum sini sana. Tetapi Gubernur sudah siap pasang badan untuk masyarakat Bipolo maka kami juga siap wujudkan mimpi Bapak Gubernur untuk memenuhi kebutuhan garam Nasional. ” ungkapnya

Ketua Asosiasi Garam Industri Nasional NTT, Daniel Cherlin dalam sambutannya mengatakan bahwa Pulai Timor memiliki banyak lahan potensial yang bisa di garap untuk pemenuhan swasembada garam nasional.

“Dukungan bapak Gubernur sangat di harapkan demi pemenuhan swasembada garam Nasional. sehingga mimpi bapak Gubernur untuk pemenuhan garam di NTT dan Nasional bukan hanya mimpi tetapi nyata.” ucapnya.

Mekanisme kerja disini, lanjut Daniel Cherlin, masyarakat yang mengelola sedangkan Perusahaan yang membantu dagang. Jadi lahan tetap milik masyarakat.

“Perusahaan sebagai pengarap sedangkan masyarakat tetap pemilik lahan.” jelasnya

Direktur PT. GIN, Hendra Wijaya dalam kesempatan bincang-bincang bersama media ini menjelaskan bahwa PT. GIN baru beroperasi di Bipolo selama empat bulan namun sudah mampu memproduksi 400 ton garam.

“Kita sudah produksi 400 ton garam selama 4 bulan ini.” jelasnya

Sementara untuk pemasaran, Hendra menjelaskan bahwa pihaknya masih fokus untuk memenuhi  kebutuhan garam  Nusa Tenggara Timur  dan Nasional.

” Indonesia masih butuh banyak garam. Jadi kalau kita sudah cukupi barulah kita berpikir untuk expor ke luar negeri. ” tuturnya.

Pantauan media ini, hadir dalam kegiatan panen raya garam di Bipollo, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Direktur PT. GIN, Hendra Wijaya, hadir Forkopimda NTT, Kapolda NTT, Irjen Raja Erisman, Wakapolda NTT, Danrem NTT, Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, Asisten Satu Kabupaten Kupang, Rima Salean, Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Kupang, Anis Muna, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, Nofita Foenay, Dandim 1604 Kupang, F. X. Aprilian, S. W, Kapolres Kupang, AKBP Indera Gunawan, SIK bersama personil, Camat Sulamu,Adriel Abineno, Plt Desa Bipolo, Markus Fanggidae, Tokoh-tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan ribuan Warga Desa Bipolo. (Kekson Salukh).

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed