oleh

Grosir Ilegal Mendirikan Usaha Tanpa Izin di Zona Pemukiman

PurnamaNews.com |Kabupaten Bekasi –  Heri Grosir Peralatan Rumah tangga ilegal yang terletak di dalam perumahan BKI Yang termasuk Zona Permukiman diduga dibekingi oleh oknum orang Desa Sukamanah.

Sekian tahun berjualan tidak mempunyai surat izin dari dinas dan kementrian Perdagangan padahal  Menurut peraturan kementrian perdagangan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menyatakan:

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Di tambah Heri Grosir tidak memiliki Surat izin tempat usaha atau disingkat SITU yang merupakan  sebuah izin wajib yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan, atau suatu badan usaha.

Tujuan pemberian surat izin ini adalah untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayahnya.

Bagi siapapun pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pada sebuah tempat di suatu wilayah harus memiliki surat izin tempat usaha ini.

Kewajiban pelaku usaha memiliki surat izin tempat usaha tertuang dalam peraturan daerah.

Sanksi Pidana Bagi Usaha tidak Membayar Pajak 

Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, pidana dan kurungan.

Berikut ini tabel yang merinci mengenai sanksi pidana perpajakan.

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi
1
UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)
Setiap orang yang karena kealpaannya:
Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayardan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
a. Tidak menyampaikan SPT
b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.
    Setiap orang dengan sengaja:  
    a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP  
    b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP  
    c. Tidak menyampaikan SPT  

Ironinya ketika Redaksi datang kelokasi, yakni ketua RT dengan ketua RW tidak tahu kalau warganya berdagang tidak mempunyai surat izin.

Dan bukan itu saja, izin dari warga setempat pun tidak ada  ( Izin Lingkungan ). Padahal dari aktivitas toko grosir tersebut sangat mengganggu Fasilitas warga setempat Contohnya Menguasai Lahan Fasilitas Sosial ( Fasos ) yang di sulap menjadi lahan parkir truknya dan parkir pengunjung grosirnya.

Sesuai Undang – Undang yang berlaku apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha di atas, maka dinyatakan kegiatan usaha tersebut ilegal dan bisa dikenakan sanksi pidana.

Tidak menutup kemungkinan, kalau pemilik toko tersebut ada main mata dengan oknum pegawai Desa Sukamanah, terutama ketua RT maupun ketua RW.

warga tak berani memprotes dan dibiarkan begitu saja, bahkan “Kepala desanya saja sering berbelanja disitu” ujar salah satu warga kepada redaksi.

Seolah – olah mereka (orang desa) menutup mata, dengan berdalih gak tau kalau ada tempat usaha di zona pemukiman warga  berjualan belum mempunyai surat izin.

Tim Redaksi sangat menyayangkan atas kinerja oknum pegawai Desa Sukamanah yang seperti itu, maka dengan ini tim redaksi akan investigasi kedinas dan kantor pajak untuk meminta tindakan tegas kepada oknum desa dan pelaku usaha tersebut ( Heri Grosir ). ( Redaksi )

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

  1. Hati² klo muat berita..itu bisa mencemarkan nama baik…karena g ada bukti yg kuat to ucapkan kepala desa rt dan rw main mata..

    1. Silakan aja kita ada rekaman y dasar dr ucapan rt / rw dan artikel kita berdasarkan undang2 yang berlaku dan kita sudah investigasi emang usaha tersebut tidak ada izin dari dinas terkait sampai izin lingkungan pun tidak apalagi tidak ada laporan pajak usaha ditambah lagi usaha sudah menggunakan lahan fasos yang disulap menjadi lahan parkir truk dan parkir pengunjung nantikan artikel kami Selanjutnya ada lanjutanya ia tunggu y dr peryataan dinas terkait Ttd Redaksi

  2. Gak mungkin truk kok bisa lalu lalang masuk ke perumahan yang notabenenya zona pemukiman kalau gak ada main mata apalagi kalau rumah subsidi itu tidak bisa alih fungsi sesuai aturan kementrian PUPR ini kan jadi pertanyaan publik ????

News Feed