oleh

GeRAK Melihat Ada Manipulassi Data di Lahan Suak Puntong

Purnamanewscom , Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menduga dokumen pembayaran ganti rugi lahan di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya sudah tak lagi asli sebagaimana dikeluarkan tim Konsultan Jasa Pelayanan Publik (KJPP).

 

Menurutnya, dugaan muncul setelah melihat dokumen ganti rugi lahan tidak memiliki logo KJPP, tidak ada stempel, serta tandatangan tim KJPP. Parahnya lagi, dokumen pembayaran diserahkan kepada camat oleh pihak perusahaan dan ini menimbulkan tanda tanya.

 

Saat di konfirmasi Kadus Geulagang Merak Desa suak Puntong kabupaten nagan raya Dia membenarkan adanya data tidak falit yang di curigainya dengan alasan Pihak KJBP tidak pernah mau komentar setiap saya tanya dengan alasa ini urusan perusahaan,

 

Muklis juga mengatakan waktu saya minta rincianya yang diperhatikan cuma jumlah pembayaran keseluruhan lahan warga,sedangkan yang kami mau rincianya mana..kata kadus geulanggang merak saat di komfirmasi kadus geulanggang merak juga berharap agar pihak perusahaan memperjelas rincian pembayaran misal kalau tanah berapa / meter ,bangunan,dan pohon-yang ada sekitar lahan tersebut tutupnya

 

Dan saat di konfirmasi camat kuala posisi kabupaten nagan raya tidak bisa berkomuni kasi via telfon di karenakan telfon tidak di angkat dan di rijek 

 

“Kami mencurigai dokumen denah pembayaran tersebut seperti tidak asli dikeluarkan oleh tim KJPP,” kata Edy Syahputra kepada Purnamanews, Selasa (12/5).

 

Ia juga menyebutkan dalam pertemuan itu juga tidak dijelaskan seperti apa model dan waktu pembayaran. Menurutnya, camat tidak mungkin mengambil alih proses pembayaran ganti rugi lahan.

 

“Atas hal itu kami mengingatkan bahwa camat bukanlah perwakilan dari perusahaan,” sebutnya.

 

Dikatakan Edy, setelah melewati diskusi alot dan diwarnai dengan aksi protes warga Dusun Geulanggang Merak, Desa Suak Puntong, terhadap perusahaan (PLTU 1-2, PLTU 3-4) yang beroperasi disana, ditemui kata sepakat untuk dilakukannya ganti rugi lahan.

 

Bahkan, Pemkab Nagan Raya ditunjuk sebagai mediator untuk mencari solusi atas perselisihan antara warga dengan perusahaan yang dalam aktifitasnya telah menyebabkan polusi dan mengancam kesehatan warga disana. Para pihak bersepakat menujuk KJPP untuk menghitung ganti rugi lahan.

 

Proses pengukuran selesai dilakukan oleh KJPP pada Februari 2020 lalu. Kemudian, Senin (11/5) kemarin, pemerintah selaku mediator dan pihak perusahaan melakukan sosialisasi terhadap harga yang telah dihitung KJPP.

 

Tapi, dari data denah dokumen pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan milik warga, seperti toko 2 (dua) lantai milik Haji Muin, diberi harga senilai Rp 323 juta dengan luas tanah 4×40, luas bangunan 4×20 meter.

 

“Harga 323 juta untuk bangunan dua lantai tersebut, menurut warga tidak masuk akal. Kami menduga ada hal yang tidak beres, serta cenderung seperti ada permainan terhadap harga tersebut,” ujar Edy.

 

Selain itu, Edy dari awal sudah mengingatkan pihak-pihak terkait untuk terbuka dan tidak main-main dalam proses ganti rugi lahan tanah dan bangunan milik warga. Imbasnya adalah proses ganti rugi akan menjadi rumit dan menemui jalan buntu.

 

“Apalagi soal penetapan harga, tidak mungkin harga bangunan yang dinilai oleh tim KJPP malah kemudian memberikan dampak kerugian kepada warga,” demikian pungkasnya.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed