oleh

FORKAB Aceh Tengah Tak Setuju Jika DPRA Mengesahkan Bendera Aceh Yang Berlambangkan Bulan Bintang

PURNAMANEWS.COM-TAKENGON – Menyikapi polemik yang berkembang terkait tarik ulur keputusan tentang bendera Aceh yang sedang dalam pembahasan DPRA, Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) Aceh Tengah, Safi’i menyatakan dirinya tidak setuju jika DPRA tetap memaksakan bendera Bulan Bintang sebagai bendera Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Safi’i kepada awak media purnamanews.com yang ditemui diacara ngopi bersama disalah satu caffe di Takengon, Jum’at (12/07/2019).

Syafi’i mengatakan,” dirinya mendukung statmen dari beberapa lembaga yang muncul dimedia, dimana lenbaga-lembaga tersebut lebih setuju jika Bendera Alam Peudeung menjadi bendera Aceh,” katanya.

Syafi’i yang juga sering disapa Pang Tapa menjelaskan,” alasannya tidak menyetujui Bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh, karena menurut Pang Tapa bendera tersebut sangat menyerupai bendera kelompok sparatis GAM dimasa konplik sebelum terjadinya perdamaian antara pihak GAM dengan RI kala itu,” jelas Syafi’i.

“Alasan saya untuk tidak setuju Bendera Bulan Bintang dijadikan sebagai simbol atau lambang Provinsi Aceh adalah karena bendera tersebut masih menyerupai bendera kelompok separatis GAM,” ujar Pang Tapa

Bukan hanya itu, lanjutnya, pengesahan Bendera Bulan Bintang juga tidak mendapat restu dari pemerintah pusat hingga saat ini, jadi kenapa dipaksakan jika setelah sekian lama tidak juga disetujui. Disamping itu kita kan tau hanya sebagian kecil masyarakat aceh saja yang setuju dengan bendera tersebut.

Lebih Lanjut Ketua Forkab mengatakan,” jika menyikapi UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan juga Qanun No 3 Tahun 2019 Tentang Lambang dan Simbol Pemerintah Aceh, sebaiknya diusulkan bendera lain yang tidak mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan Bendera Bulan Bintang, melihat historis Kerajaan Aceh dimasa lampau, alangkah baiknya jika digunakan Bendera Alam Peudeung saja untuk Lambang dan Simbol Pemerintah Aceh, disamping bendera tersebut adalah lambang kejayaan Bangsa Aceh dimasa lampau, bendera tersebut juga merupakan salah satu pemersatu bagi masyarakat Aceh dari setiap suku, golongan dan lembaga-lenbaga yang ada di Aceh.

Seharusnya, lanjut Syafi’i, dari pada berkutat pada urusan bendera yang menguras waktu dan energi para petinggi dan elit politik Aceh, sebaiknya Pemerintah dan Legislatif mengutamakan program yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, itu lebih berguna dan bermanfaat bagi rakyat sebagai stagholder dari program yang pro terhadap rakyat,” tutupnya. (charim)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed