oleh

DIDUGA ADA PERMAINAN POLITIK DALAM PENGESAHAN APBD 2019 KOTA TANJUNGPINANG

PURNAMANEWS.COM, TANJUNGPINANG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, bersama pemerintah telah menggesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang. Selasa(27/11) malam.

Hal ini sontak membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Jusri Sabri, mempertanyakan prihal uregensi penggesahan APBD ini.

Pasalnya, ia menduga adanya permainan politik antara Anggota DPRD dan Pemko Tanjungpinang dalam penggesahan APBD ini.

“Kita menduga terjadi persekongkolan, antara Eksekutif dan Legislatif makanya disahkan di malam hari,” tegasnya.

Seharusnya, DPRD masih mempunyai waktu untuk mengesahkan APBD tersebut di hari ini. Kamis (29/11).

“Hari ini aja masih bisa, kok tergesa-gesa harus malam. Itu, yang bisa dibilang jauh dari pantauan,” sebutnya.

Sementara itu, salah anggota DPRD Tanjungpinang Syaiful Bahri kepada awak media menuturkan alasan dipercepatnya penggesahan APBD tersebut. Karena, anggota DPRD direncanakan akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

“Makanya kita gesa penggesahan APBD itu, tidak ada permainan politik di situ,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Tanjungpinang mengesahkan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, sebesar Rp.965.385.252.441. Selasa (27/11/18) Jam 22.00 WIB.

WaliKota Tanjungpinang H Syahrul mengatakan, APBD yang disahkan ini dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp.137.341.663.304. Antara lain, dengan rincian

  • Pajak daerah sebesar Rp.78.451.300,
  • Retribusi daerah sebesar Rp.6.007.650.000.
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.4.001.551.159
  • Dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.48.871.162.145.

“Penyusunan RAPBD TA. 2019, merupakan instrumen utama pembiayaan atas pelaksanaan pembangunan tahap awal RPJMD Kota Tanjungpinang periode 2018-2023, yang diatur dalam permendagri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujar Syahrul dalam pidatonya saat sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya untuk dana pertimbangan, sebesar Rp.754.508.512.000 meliputi bagi hasil pajak sebesar Rp.25.079.654.000, bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.101.835.865.400, dana alokasi umum termasuk alokasi umum tambahan sebesar Rp.489.649.068.000, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp.51.021.457.000 dan dana insentif daerah terhadap pelayanan dasar publik, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan sakit sebesar Rp.40.835.575.000.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.73.535.075.737, terdiri dari dana bagi hasil pajak provinsi dan pendapatan hibah provinsi,” katanya.

Sementara itu, Anggaran Belanja Daerah TA. 2019. Direncanakan dan disepakati, sebesar Rp.975.535.252.441 dengan rincian belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.395.109.921.280.

Adapun rinciannya,

  • Belanja pegawai Rp.380.950.404.480,
  • Belanja hibah sebesar Rp.6.050.000.000,
  • Belanja bantuan sosial sebesar Rp.2.000.000.000,
  • Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.1.109.516.800
  • Belanja tidak terduga sebesar Rp.5.000.000.000.

“Sedangkan, alokasi belanja langsung telah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat dan capaian kinerjanya akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui, peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk belanja tersebut yang dialokasikan dalam bentuk belanja barang dan jasa serta belanja modal direncanakan sebesar Rp580.425.331.161. Dimana, pagu anggaran belanja daerah tersebut diarahkan untuk membiayai prioritas program kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh 33 organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang. (Rvi/Red)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed