oleh

Di Duga Pengangkutan Tanah Ore Pihak Perusahaan Belum Mengantongi Izin

Purnamanews.com – Sulawesi Tenggara. Aktifitas pengangkutan tanah Ore (bahan mentah Nickel) di Pomalaa saat ini berjalan mulus tanpa kendala sedikit pun, sementara pihak pengelola diduga belum mengantongi Izin Pengiriman (Koute). Ketika dikonfirmasi kepada perusahaan terkait, tidak ada tanggapan bahkan seakan tidak peduli atas kehadiran Kami selaku Lembaga Sosial Kontrol yang diakui oleh Negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ormas. Bahkan Kami menduga kegiatan tersebut belum memiliki SOP, yang tentunya mendatangkan kerugian terhadap Daerah maupun Pusat.

Karena kegiatan tanpa SOP, besaran pemasukan serta Pajak yang merupakan kewajiban Perusahaan tidak dapat dikesan yang tentunya akan menimbulkan kerugian terhadap Negara. Begitu yang disampaikan Ketua Lembaga KPK Nusantara sewaktu memberikan keterangan kepada Team Media.

“Kami menduga Pengiriman tersebut dirancang sedemikian rapi, Terstruktur & Sistimatis bahkan juga diduga Pasif. Karena tanpa memiliki Koute, Perusahaan terkait melakukan Pengapalan atau Pengiriman Ore ke Luar Negeri (China).

Yang paling ironis lagi PT. thosida, yang merupakan satu-satunya pemilik Koute Export dalam wilayah Pomalaa Kolaka Sulawesi Tenggara. Namun tidak pernah ada rasa keberatan atas kegiatan tersebut, sehingga Kami menduga Koute yang dikantonginya diperjual belikan.

PT. WIL (Waja Indah Lestari), PT. Mapan, PD. Aneka Usaha (Perusda), PT. DRI (Dharma Rosadi Indonesia), PT. Akar Mas, PT. CMS (Cahaya Mineral Sukses), PT. Asia, kesemuanya tidak memiliki Koute Eksport. Tetapi sayangnya hampir semua pihak yang berkewenangan seolah menutup mata. Bahkan di Kabuaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa Perusahaan Tambang yang tidak mengantongi Izin lengkap dan sudah mendapatkan teguran dari Kementerian ESDM, tetapi kegiatan yang diduga Ilegal tersebut, masih tetap berjalan.

Sehingga Kami dari Lembaga KPK Nusantara menduga Dinas Perhubungan Darat & Laut, PTSP Provinsi, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup, AMDAL, Syahbandar, semua terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sehingga kami dengan tegas menyatakan, akan melaporkan kejadian ini kepada Kementrian terkait, karena setiap Laporan yang kami masukkan hanya menjadi alat pencapai tujuan Oknum-Oknum tertentu.

Demikian yang dituturkan Ketua Lembaga KPK Nusantara yang juga adalah Ketua LBH Peduli Hukum & HAM Sulawesi Tenggara.

 

Imah/Red

Berita dan Article ini telah terbit terlih dahulubdi Media News7Kolaka.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed