oleh

DEMA UIN Antasari : Pengesahan RUU KUHP Terkesan Egois Ditengah Pandemi Covid-19

PURNAMANEWS.COM, Banjarmasin – Ditengah kepanikan akan bahaya Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia, DPR telah menyetujui untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi UU untuk menggati KUHP sebelumnya.

Rencana itu disiarkan saat digelar di gedung DPR, senayan Jakarta, kamis (2/4). Rapat ini akan disiarkan secara live melalui akun Yooutube DPR RI dan dapat diikuti anggota Dewan secara Virtual. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan didampingi oleh Rahmat Gobel.

Isu RUU KUHP yang akan disahkan ditengah wabah Covid-19 ini sontak membuat Ketua BEM UIN Antasari Banjarmasin geram, yang mana seharusnya DPR fokus untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Berita ini sontak dirasa sangat mengejutkan, padahal sebelumnya ketua DPR Puan Maharani telah menyatakan DPR akan berkonsentrasi penuh terhadap penanganan wabah covid-19, tentu ini merupakan kabar yang sangat menggeramkan” kata Presiden Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Muhammad Syahri Husaini,kepada Purnamanews, Jum’at (3/4/2020).

Menurut Syahri langkah tersebut dinilai tidak menunjukan itikat baik dari DPR terhadap masyarakat. Pasalnya hal seperti ini bisa saja dilaksanakan ketika kondisi yang dihadapi sekarang membaik, namun keputusan yang di ambil oleh DPR terkesan egois karena tindakan ini dinilai terburu-buru yang mana berdampak pada kualitas subtansi pada UU tersebut.

“Selain tindakan yang dinilai terburu-buru RUU KUHP yang akan disahkan nantinya ditakutkan juga akan mengundang ketentuan-ketentuan yang tidak selaras lagi dengan konteks sosial masyarakat indonesia kedepan,” tegas Syahri.

Bahkan jika kita mengacu pada pendapat salah satu Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Miko Ginting “Dalam Kondisi saat ini, darurat kesehatan terkait COVID-19 akan mengubah begitu banyak aspek kehidupan masyarakat.

Bisa jadi, perubahan kondisi sosial masyarakat saat ini dapat melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru yang secara tidak langsung akan berdampak pada penerapan kebijakan hukum pidana yang mungkin belum dipikirkan dalam naskah sekarang.

Penundaan kembali RUU KUHP dengan pengesahannya akan menunjukan sikap keberpihakan DPR kepada rakyat yang mana sebaiknya pemerintah ataupun DPR sekarang untuk bisa lebih fokus kepada penanganan wabah Covid-19 yang semakin hari semakin meluas penyebarannya.

“Seharusnya pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakatnya yang sudah jelas di depan mata. Ketika ini bisa di realisasikan tentu akan memperbaiki citra pemerintah ataupun DPR sekarang dimata rakyat,” Pungkas Presiden Mahasiswa UIN Antasari tersebut.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed