oleh

DALAM PENGGUNAAN HAK INTERPELASI SEJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH LAKUKAN SIDANG PARIPURNA

PurnamaNews.com – BANDA ACEH. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam sidang paripurna penggunaan hak interpelasi, Kamis (28/6/2018), melontarkan pertanyaan secara personal Pertanyaan pertama dari anggota DPRA Ketua Komisi II DPRA Nurzahri dari Fraksi Partai Aceh. Nurzahri mempertanyakan dokumen Pergub APBA 2018, termasuk dokumen pergub kebijakan umum anggaran (KUA) dan dokumen pergub plafon prioritas anggaran sementara (PPAS), yang tidak bisa diakses di website Pemerintah Aceh.

Selain itu, Nurzahri juga mempertanyakan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terkait gubernur Aceh menetapkan pergub APBA.

“Dalam undang-undang diwajibkan adanya lampiran persetujuan Mendagri. Sampai hari ini saya belum mendapatkan nomor surat persetujuan mendagri terkait penerapan Pergub APBA. Untuk itu, kami berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan dan memperlihatkannya jika itu ada,” jelasnya.

Selanjutnya  Ketua Komisi I DPRA yang juga berasal dari Fraksi Partai Aceh Azhari Cage meminta wakil gubernur Aceh untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran gubernur Aceh dalam paripurna interpelasi.

Selain itu, Azhari juga menyorot kinerja Pemerintah Aceh yang menganut mazhab hana fee (tidak ada fee), yang sering dilontarkan gubernur Aceh, namun nyatanya ada persoalan terkait pembagian proyek.

“Ini kenapa ada ribut-ribut masalah rebutan proyek? Termasuk ada yang berkembang di media sosial. Ini juga perlu penjelasan,” ujar Azhari Cage.

Selain itu, Azhari juga mempertanyakan adanya desas-desus tentang gubernur Aceh yang diguga memiliki hubungan khusus dengan wanita Manado.

“karena jika benar itu, itu melanggar dengan undang-undang aparatur sipil negara (ASN), yang mengatur gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota berhak memiliki istri berapa. Jadi ini perlu adanya penjelasan karena sudah berkembang di media dan facebook,” jelasnya.

Dalam paripurna tersebut Azhari Cage juga meminta Pemerintah Aceh tidak hanya menyorot aspirasi DPRA, namun juga menjelaskan ke mana miliaran anggaran beasiswa yang dikelola LPSDM Aceh.

“Inspektorat melakukan pengawasan, seharusnya menjadi dokumen intern bagi Pemerintah Aceh. Tapi ini berkembang seakan-akan DPRA begini, DPRA begitu. Ini perlu kita clear-kan masalah ini,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menegaskan persoalan dana beasiswa tersebut perlu ditanggap mengapa data tersebut beredar di media sosial, yang seharusnya tidak dipublis sebelum adanya akurasi persoalan tersebut.

“Aparat hukum juga perlu menelusuri apakah benar data itu dari inspektorat ataukah ada provokator lain, yang mencoba mengkambing hitamkan lembaga DPRA selagi DPRA meningkatkan pengawasannya terhadap eksekutif. Leding sektornya itu ada di eksekutif yaitu LPSDM, jadi salah jika menuduh anggota DPRA, di mana itu terlalu dini, di mana belum adanya putusan hukum. Jadi ini perlu ada penjelasan dari pihak Pemerintah Aceh,” tambahnya.

Anggota DPRA lainnya, Murdani Yusuf dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menerima penjelasan gubernur Aceh yang menyatakan penjara merupakan tempat terbuka untuk pelaksanaan hukuman cambuk. Dirinya juga menilai penetapan pergub dari qanun yang telah berjalan selama lima tahun dilahirkan merupakan sesuatu yang tidak ideal.

“Apapun konsepnya, memindahkan atau memanipulasi bahasa dalam pergub sebagai tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk, itu suatu bentuk pelecehan terhadap pelaksnaan syariat islam di Aceh,” ungkapnya.

Murdani Yusuf juga menegaskan menolak modifikasi hukuman cambuk dan meminta gubernur Aceh untuk membatalkan pergub cambuk yang telah diterbitkan tersebut, tanpa menunggu putusan gugatan di Mahkamah Agung.

“Kami juga tidak menerima seakan-akan lembaga pemasyarakatan itu tempat terbuka. Itu jelas tempat tertutup,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PPP ini juga menyatakan keberatan dengan jawaban gubernur Aceh bahwa status dan komentarnya di media sosial (facebook) adalah bersifat pribadi, sehingga bukan menjadi objek dalam penggunaan hak interpelasi.

“Siapapun kita, pemimpin itu melekat di manapun kita berada sebagai pemimpin. Maka kami tidak sependapat ketika itu dikatakan bersifat pribadi,” jelasnya.

Murdani juga menyorot kata-kata (komentar) kotor (cacian dan makian) yang dilontarkan gubernur Aceh Irwandi Yusuf di akun facebooknya. Hal itu menurutnya akan berdampak buruk bagi generasi muda Aceh di masa mendatang.

“Jangan sampai bahasa-bahasa seperti itu dianggap bahasa pasaran bagi pemuda-pemuda Aceh. Jika ini dianggap tidak penting, maka ini adalah kesengajaan untuk menggeser peradaban Aceh,” jelasnya. “Untuk itu kami dari Fraksi PPP meminta pimpinan DPRA untuk meneruskan interpelasi ini menjadi hak angket.”

Sementara itu Ketua Komisi II DPRA Effendi dan Ketua IV DPRA Tgk. Anwar Ramli dalam paripurna itu merasa keberatan adanya kalimat “Selamat mengawasi pembangunan Aceh” di akhir jawaban interpelasi gubernur Aceh. Menurut mereka, kata-kata itu terkesan provokatif dan bertolak belakang dengan realita saat ini, di mana Pemerintah Aceh tidak berkenan memberikan dokumen-dokumen pendukung untuk DPRA melakukan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat Aceh (SKPA).

Sementara itu Ketua Badan Legislasi DPRA Abdullah Saleh mengatakan dipertanyakannya persoalan dugaan suap terhadap Irwandi Yusuf bukan merupakan hal yang tanpa dasar. Menurutnya, persoalan itu merupakan jelas tertuang dalam dakwaan jaksa KPK dalam dokumen putusan pengadilan perkara korupsi Ruslam Abdul Gani yang merupakan mantan kepala BPKS Sabang.

Abdullah Saleh menjelaskan berdasarkan hasil pengusutan KPK diuraikan siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari alirian dana korupsi tersebut.

“Di sini saudara Irwandi Yusuf selaku gubernur NAD, yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa, diduga menerima Rp 14 miliar lebih,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Abdullah Saleh, berdasarkan hal itulah DPRA ingin meminta penjelasan Irwandi Yusuf terkait dakwaan jaksa KPK tersebut.

Sejumlah pertanyaan-pertanyaan senada lainnya terkait penetapan pergub APBA dan pelaksanaan hukuman cambuk di lapas, serta etika di media sosial, dan alasan ketidakhadiran gubernur yang hampir sama dengan dewan yang telah memberikan pertanyaan juga dilayangkan anggota DPRA lainnya seperti Mariati, Abdurrahman Ahmad, Aisyah Ismail, dan Tgk Harun.

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan tidak dapat memberikan tanggapan lebih jauh terkait hal-hal yang dipertanyakan secara pribadi untuk Irwandi Yusuf, khususnya persoalan kasus BPKS Sabang.

“Kata-kata yang ada dalam jawaban itu, adalah kata-kata dan sikap yang ditulis dan ditandatangai langsung pak gubernur. Tugas saya dalam forum ini adalah membaca dan merespon sepanjang yang saya ketahui. Jikapun harus saya menjawab pertanyaan ini, adalah fungsi saya sebagai wakil gubernur. Jikapun ada yang saya tidak ketahui maka akan saya jawab secara tertulis selambat-lambatnya pada Senin mendatang,” ungkap Nova.

Terkait dokumen pergub APBA, KUA, dan PPAS, Nova Iriansyah mengatakan tidak ada kesengajaan dokumen itu belum dipublikasikan. Sementara itu dari keterangan Sekda Aceh dalam paripurna itu, dokumen tersebut telah dimuat dalam website Pemerintah Aceh. Sedangkan mengenai surat persetujuan Mendagri terhadap Pergub APBA, menurut Sekda hal itu juga telah ditembuskan Mendagri ke DPRA.

Mengenai ketidakhadiran gubernur, Nova menyatakan tidak mengetahui pasti penyebab tidak hadirnya Irwandi Yusuf dalam paripurna interpelasi kedua DPRA tersebut.

“Hari ini saya belum berkoodinasi apakah beliau berhalangan karena berada di luar daerah atau ada agenda lain,” jelas Nova.

Sementara itu mengenai adanya persoalan perebutan proyek hingga heboh di media sosial, wagub menyatakan dirinya sepakat dengan subtansi yang disampaikan anggota DPRA.

“Walaupun saya loyal terhadap gubernur, tapi ini harus sama-sama kita pahami lah. Saya bukan mengkritik gubernur, tapi saya membela gubernur. Namun fenomena ribut-ribut di facebook seharusnya dihindari. Bukan hanya gubernur, saya juga telah menutup akun facebook saya sejak tiga tahun yang lalu. Saya hanya mengelola twitter karena bahasanya lebih sopan,” ungkap Nova Iriansyah.

Terkait hal itu, menurut Nova, merupakan auto kritik bagi seluruh pemangku kepentingan di Aceh.

“Hal ini akan saya sampaikan langsung nantinya ke pak gubernur. Namun sekali lagi saya bukan mengkritik gubernur, tapi memberi masukan. Semoga ini menjadi masukan bagi kita semua, agar ke depan tidak ada lagi ribut-ribut terkait hal tersebut,” jelasnya.

Sementara itu terkait adanya wanita Manando yang dikaitkan dengan gubernur Aceh, Nova mengatakan persoalan tersebut merupakan bersifat pribadi.

“Semoga nantinya ada penjelasan dari gubernur. Nanti akan saya sampaikan secara pribadi kepada gubernur karena ini masalah pribadi. Mudah-mudahan ada klarifikasi dari gubernur nantinya,” kata Nova.

Mengenai persoalan dana beasiswa, wagub menyatakan telah menjelaskan tidak ada kewenangan inspektorat dan Pemerintah Aceh untuk masuk ke ranah lidik dan penyidikan.

“Inspektorat tugasnya hanya memeriksa kemudian memberikan rekomendasi terhadap gubernur. Setahu saya belum pernah Pemerintah Aceh menuduh seseorang. Di dunia saat ini saya heran, banyak orang divonis di ruang publik, padahal belum ada putusan hukumnya,” kata wagub.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan, Nova Iriansyah menjelaskan, telah dijelaskan sebelumnya dalam jawaban gubernur Aceh yang dibacakan sebelumnya.

Soal kalimat di paragraf terakhir dalam jawaban gubernur Aceh, Nova Iriansyah memastikan tidak ada niat provokatif.

“Hanya itu kewenangan saya yang bisa saya respon, jika ada nantinya yang belum memuaskan maka akan disampaikan secara tertulis nantinya,” ungkap Nova.

Hendra Gunawan

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed