oleh

Catatan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat Terkait Aktifitas Dugaan Illegal Minning di Kabupaten Nagan Raya

Purnamanews.com, Meulaboh – GeRAK Aceh Barat memberi apresiasi kepada pihak penegak hukum di Kabupaten Nagan Raya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga telah melakukan aktifitas tambang emas ilegal atau illegal mining. Catatan dan dokumentasi kita, tercatat, dari kurun waktu 2019 hingga 2020, tiga kasus praktik Illegal Mining (praktik penambangan tanpa izin) yang berhasi diungkap oleh polisi.

Informasi yang kami dapatkan dan sebagaimana diberitakan oleh media. Pertama, Lima penambang emas ilegal di Dusun Agoy Pemukiman Pulo Raga Desa Panton Bayam Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya ditangkap. Penangkapan kelima pelaku dilakukan personel Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, pada Rabu 11 September 2019 silam.

Kedua. Tahun 2020, bahwasannya ada enam warga yang dibekuk oleh polisi pada 29 Januari 2020 di aliran Krueng Inong Desa Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas usaha penambangan tanpa izin atau ilegal minning.

Ke tiga, pada Maret 2020. Polres Nagan Raya kembali menangkap pelaku tambang emas ilegal di kawasan Desa Blang Neuang, Kecamatan Beutong, kabupaten setempat, Senin (9/3/2020) sekira pukul 15.00 WIB.

Dari informasi yang kita dapatkan dilapangan, bahwa saat ini, pihak penegak hukum terus melakukan pencairan terhadap mereka yang diduga punya peranan penting atas praktik dugaan tambang emas yang belum memiliki izin tersebut. 

Atas dasar tersebut, GeRAK Aceh Barat mengingatkan bahwasannya praktik penangkapan terhadap mereka yang diduga telah melakukan tambang emas ilegal patut didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak, mengingat ada kerusakan alam atau lingkungan yang ditimbulkan dari praktek penambangan tanpa terkendali atau tidak terkontrol tersebut dan jebolnya pendapatan terhadap negara atau daerah penghasil tambang. Angkanya, bukan tidak mungkin puluhan miliar setiap tahun dinikmati oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.

Konsekuensi bagi para pelaku adalah mereka akan dihadapkan dengan hukum, dan tentu, GeRAK Aceh Barat meminta aparat penegak hukum (polisi) dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil tindakan hukum terhadap dugaan maraknya aktifitas Illegal Mining, baik disepanjang aliran sungai atau di daerah pegunungan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di pasal 109, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain ancaman penjara. Ada denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar bagi pelaku.

Paska penangkapan, Kita berharap ada titik kejelasan tentang penegakan hukum terhadap pihak yang diduga telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang  (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apalagi bila mereka belum memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan UU tersebut. Harus ada kejelasan dari pihak penegak hukum akan operasi penertiban dugaan tambang emas ilegal, tidak hanya pekerja yang mengoperasikan alat berat exavator yang kemudian menjadi sasaran, tetapi jauh dari pada itu, kita berharap, lingkarannya, yaitu dapat terbongkar siapa pemilik modal, hingga siapa pemasok minyak untuk operasional alat berat exavator yang dipakai oleh para penambang tersebut? 

Artinya, kami duga, bahwa praktek ini sudah berlansung sangat lama dan terus menerus seperti tanpa dapat dibasmi, atas dasar tersebut, seperti ada dugaan pembiaran akan praktek tambang liar tersebut.

Menurut hemat kami. Ada hal lain harus dibedah akan aktifitas Illegal Mining tersebut dan ini harus dibongkar oleh aparat penegak hukum dan melakukan publikasi secara terbuka ke publik. Pertama. Siapa pemilik modal, kemudian aliran suplai minyak untuk alat berat exavator yang kemudian dioperasikan untuk aktifitas Illegal Mining tersebut. 

Kita juga mendesak, pemerintah, baik tingkat provinsi hingga kabupaten untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya praktek tambang liar yang tidak terkendali kepada masyarakat. 

Langkah Komprehensif Selain Penegakan Hukum

GeRAK Aceh Barat juga mendorong agar adanya langkah-langkah yang komprehensif akan penyelamatan lingkungan. Mengingat apa yang kita sebutkan adalah aturan yang berlaku di republik ini. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai pada Pasal 21 ayat (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai. 

    Kita ingin menekankan bahwa aktifitas yang diduga praktek tambang emas liar yang telah dilakukan tersebut perlu dipantau lebih jelas oleh pengambil kebijakan. Terlebih praktek tambang emas liar didalam sungai yang memicu dampak negatife terhadap aliran sungai. Salah satu dampak negatifenya adalah banjir bandang yang membawa berbagai material longsoran ke permukiman penduduk dan menyebabkan kerugian harta benda yang tidak ternilai jumlahnya. 

Kita mengingatkan. Bahwa ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali.

Secara hukum, sebagaimana telah kita sebutkan diatas, pelakunya bisa terjerat hukum dan diatur dalam pasal 109.

Kerugian lainnya adalah tidak disetorkannya hasil penambangan liar itu ke negara. Seperti ada Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha tambang yang tidak disetorkan oleh pelaku usaha penambangan. Dimana hal ini dipertegas dalam UU NO. 4 TAHUN 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.  Membayar pendapatan negara dan daerah, hal ini berkaitan dengan pajak, PNBP, iuran, dan tercantum dalam pasal 128 – 133. Untuk lingkungan, berkaitan dengan Good mining practices dan diatur pada pasal 95, begitu juga reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan yang tercantum dalam pasal 96 – 100.

Menurut hemat kami, kegiatan illegal mining seharusnya dapat diminalisirkan dan

kemudian dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dimana kegiatan penambangan oleh masyarakat telah diakomodir dengan adanya izin pertambangan rakyat (IPR), dan itu diatur dalam Pasal 66. 

    Aturan lain juga diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, Bagian Ketiga tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah

di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

    Point pengelolaan tambang rakyat sangat penting, mengingat hal ini sudah diberikan kewenangan secara hukum dan patutnya segera direalisasikan. Namun, sampai sejauh ini kami melihat bahwa soal godokan untuk melegalkan izin tambang rakyat tersebut belum ditemukan titik kejelasan, sehingga praktek illegal mining seperti tidak berkesudahan akhir dan kami menduga akan rawannya terjadi konflik sosial. 

Kami melihat, bahwa IPR merupakan salah satu potensi untuk tindakan preventif (pencegahan) dari praktik illegal mining tersebut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan alam yang tidak terkendali, dan atas hal tersebut, kita berharap pemerintah di tingkat provinsi untuk serius menggodok IPR tersebut, mengingat banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan ekonomi. Dan secara lansung, dapat menyelematkan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat praktik illegal mining tersebut, dimana dinas kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan secara maksimal terhadap IPR tersebut.

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed