oleh

Busyro Muqoddas Minta MK Batalkan UU Presidential threshold

[caption id="attachment_2205" align="alignnone" width="469"] Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas terkait uji materi pasal 222 UU pemilu soal ambang batas presiden atau presidential threshold.[/caption]

PURNAMANEWS – Jakarta. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 dikhawatirkan hanya akan menitikberatkan pada kepentingan kelompok kecil penguasa. Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan aturan di UU Pemilu itu.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) Titi Anggraini dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas terkait uji materi pasal 222 UU pemilu soal ambang batas presiden atau presidential threshold.

Ketika ambang batas diberlakukan, sistem demokrasi pun cacat. “Rekrutmen parpol makin elitis, sentralistis, dan tertutup. Kalau di sini ada anggota partai saya yakin tidak tahu menahu soal manuver para elit. Karena dikendalikan oleh elite yang membuat keputusan,” jelas Titi.”Bukan lagi kepentingan bangsa, tapi justru kepentingan [elite] partai,” kata Titi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Pasalnya, ambang batas presiden membuat pasangan capres-cawapres harus mendapatkan dukungan dari partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi di DPR.

Rekrutmen capres-cawapres pun, lanjutnya, hanya ditentukan sebagian elite parpol secara tertutup tanpa diketahui kader bahkan Para penggugat merasa bahwa pencalonan presiden sebaiknya tidak memiliki syarat ambang batas kepemilikan suara di DPR. Sebab, syarat itu tidak diatur dalam UUD 1945. UU Pemilu pun dianggap bertentangan dengan konstitusi.Oleh karena itu, keduanya berharap agar MK bisa memberikan bisa bersikap bijak dan mengabulkan gugatan uji materi itu.Padahal, kata Busyro, negara hukum memiliki dua sendi utama yakni demokrasi dan HAM.

Busyro menyebut aturan terkait ambang batas presiden itu menggugurkan moralitas demokrasi.

“Pasal 222 itu ada unsur kapitalisasi pemilu dengan persentase 20 persen yang itu menggugurkan moralitas demokrasi yang menjadi sendi dari negara hukum,” ujarnya.

“Nah, dengan 20 persen itu demokrasi dibom, cacat,” cetus dia, yang juga mantan Wakil Ketua KPK itu.

“Jelas dalam pasal itu tidak ada kedaulatan pemilu, tak ada demokrasi penuh,” tambah dia.

“UU Pemilu kita ini overkill, berlebihan. Memang cenderung membatasi, sangat berlebihan. Ini menjauhkan kita dari amanat reformasi, yang menjelaskan untuk memurnikan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum,” kata Titi.

Sebelumnya, sejumlah pegiat pemilu dan ahli hukum menggugat syarat ambang batas pencalonan presiden.

(tim/red)

Baca Sumber

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed