oleh

Biaya Perjalanan Dinas di Disperindag Aceh Capai Rp 15 Miliar Lebih, Belanja Pegawai Rp 20 M

Banda Aceh -Purnamanews.com , Setelah di awal tahun kita menyoroti Postur Belanja APBA 2020 secara keseluruhan, dimana terdapat item Belanja Perjalanan Dinas dari 47 SKPA mencapai Rp.472 Miliar dan item Belanja Pegawai totalnya mencapai Rp.4,09 Triliun dalam pagu belanja APBA 2020.,Senin ,10 Februari 2020.

Ketua IDeAS Munzami Hs  kepada media ini mengatakan , kita  terus lakukan kontrol publik dengan melakukan kajian pos-pos belanja tersebut yang tersebar di tiap-tiap SKPA. Disperindag Aceh misalnya; Total PAA yang tercatat di DPA Dinas tersebut hanya Rp.40 juta dengan rincian bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan Rp.7,5 jt, Pendapatan Laboratorium Rp.30 jt serta Pendapatan dari Hasil Usaha Daerah hanya Rp.2,5 jt.

[caption id="attachment_16853" align="aligncenter" width="708"] Dok. IDeAS[/caption]

Nah, kemudian IDeAS  lihat pos belanja yang tercatat dalam DPA di Dinas tersebut, dimana Belanja Pegawai mencapai Rp.20 Miliar dan Belanja Perjalanan Dinas sangat tinggi mencapai Rp.15 Miliar. (10/02/2020). [caption id="attachment_16854" align="aligncenter" width="540"] Dok.IDeAS[/caption]

IDeAS juga menyoroti pengadaan 2 unit mobil dinas di Disperindag sebesar Rp.1,35 Miliar serta Biaya Perawatan Kendaraan Dinas mencapai Rp.768 juta. Kedua item belanja tersebut sumber dananya dari SiLPA Otsus Aceh dan ini menurut kami sangat melukai hati masyarakat Aceh karena Dana Otsus yang seharusnya diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama hak-hak anak yatim dan janda korban konflik, bukan malah dana Otsus digunakan untuk operasional aparatur seperti beli mobil dinas & biayai perawatan kendaraan dinas.

Munzami  meminta kepada pihak DPRA untuk serius mengawal & mengawasi kinerja anggaran semua SKPA. Dewan harus melek terhadap pos-pos anggaran agar tidak disalahgunakan karena fungsi anggaran serta pengawasan melekat pada lembaga legislatif.

Begitu juga dengan eksekutif, kami meminta Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi seluruh SKPA terkait tata kelola anggaran di tiap-tiap Dinas, jangan sampai Plt tidak tahu apa yang dikerjakan oleh bawahannya atau malah tahu tapi melakukan pembiaran dalam menggerogoti anggaran rakyat.                   ( Iskandar )

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed