oleh

Bantuan Bencana Rawan Dikorupsi

PURNAMANEWS.COM,PANDEGLANG – Praktik korupsi bisa terjadi dalam berbagai situasi dan kondisi termasuk dalam situasi bencana. Bahkan, dalam catatan ICW dari tahun 2011-2018 tercatat terjadi 293 tindak pidana korupsi di wilayah bencana yang berhasil diungkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan, KPK, maupun kepolisian. Ironisnya, korupsi di wilayah bencana juga terjadi di Banten yaitu praktik pungli yang dialami korban tsunami di RSUD Serang dan isu-isu penyelewengan bantuan untuk korban bencana yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

“Titik rawan korupsi kebencanaan sebenarnya terbagi 3 yaitu pra bencana, saat bencana atau masa penanganan, dan pasca bencana. Korupsi pra bencana contohnya adalah pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan yang bermasalah karena dananya dikorupsi sehingga saat terjad tsunami Shelter tidak berfungsi. Kemudian dana mitigasi bencana dan edukasi bencana diduga tidak digunakan oleh pengambil kebjakan di daerah sehingga ketika terjadi bencana maka masyarakat gagap dan tidak tau harus melakukan apa karena tidak pernah dilatih. Padahal anggarannya ada,” kata Ade Irawan, Wakil Koordinator ICW dalam diskusi public bertam Bencana Korupsi, Korupsi Bencana yang dimotori Nalar Pandeglang Foundation di Aula Sekretariat Daerah Pandeglang, Sabtu (8/2/2019).

“Pasca bencana juga rawan korupsi karena banyak sekali bantuan yang masuk ke wilayah bencana. Modusnya antara lain besaran dan penggunaan donasi tanpa laporan penggunaan atau tidak transparan. Ini juga dipengaruhi sikap permisif masyarakat akan prilaku koruptif serta rendahnya integritas pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan bantuan. Pembangunan hunia sementara, hunian tetap, aneka jenis bantuan lain untuk korban juga rawan korupsi sehingga harus terus dipantau. Kami sampaikan data ini sesuai pengalaman di lokasi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia,” imbuh Ade.

Maraknya korupsi bencana kata Ade salah satunya disebabkan karena jarang ada orang atau lembaga yang mengawasi dana bencana dengan berbagai alasan seperti situasi darurat dan keyakinan jika bantuan untuk korban terkena musibah tidak akan dikorupsi. “Pada praktiknya korupsi dana atau bantuan kebencanaan muncul di beberapa persistiwa bencana seperti yang terjadi di RSUD Drajat Serang yaitu pungli terhadap korban bencana, di Palu dan Donggala korupsi di Kementrian PUPR terkait penyediaan sarana air bersih, serta di Lombok ada pengusaha yang dipercaya membangun sekolah rusak karena bencana ditangkap karena korupsi serta pembangunan masjid di daerah bencana. Untuk itu upaya melawan korupsi harus terus digalakkan. Harus dicatat, melawan korupsi itu bukan untuk memenjarakan orang tapi untuk memastikan layanan-layanan dasar masyarakat terpenuhi,” bebernya.

Masih menurut Ade Irawan, bencana tsunami bukan karena masyarakat khususnya di Pandeglang jarang ibadah sehingga Tuhan menimpakan musibah namun lebih dikarenakan karena ada faktor pemicunya antara lain letak Pandeglang dan Banten pada umunya ada di wilayah ring of fire atau daerah rawan bencana kemudian ada kecenderungan ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi persoalan bencana. “Mitigasi bencana harus dimaksimalkan agara bisa meminimalisir jumlah korban saat terjadi bencana,” tandasnya.
Narasumber lainnya dalam diskusi ini yakni AKBP Dadang menyatakan, potensi korupsi ada pada diri siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Namun demikian kata Dadang, korupsi terjadi tidak selamanya disebabkan karena adanya niat jahat pelaku tapi bisa juga karena ada tekanan atasa. “Untuk itu masyarakat harus mengawasi sebuah program termasuk kebenanaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

AKBP Dadan juga membenrkan jika praktik korupsi muncul dalam situasi bencana salah satunya terjadi Kabupaten Serang. “Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Kami berharap tidak ada kasus baru yang muncul terutama berkaitan dengan dengan kebencanaan karena sangat memalukan,” terang Dadang.

Korupsi terjadi dalam kebencanaan menurut Dadan disebabkan karena adanya tuntutan kecepatan pemerintah dalam melayni korban dan menditribusikan bantuan. “Sehingga memang terkean melabrak aturan karena dituntut cepat. Namun demimian, pertanggungjawabanya harus benar dan korban bencana cepat pulih sesuai degan jumlah dan besaran donasi yang diterima.

Jika bantuan besar namun penyelesaiakn di lapanggan tidak beres maka bisa saja ada ketidaksesuaian. Ini semua perlu pengawasan dan dukungan kepada pemerintah agar cepat dan tepat dalam melakukan pemulihan” pungkasnya.Gufroni.

Koordinator Banten Bersih dalam diskusi ini mengungkap data betapa hebatnya dampak bencana tsunami di Banten. Selama bencana kata Gufroni bantua terus mengalir dan bisa di tracking melalaui jejak digitial. “Kami mencatat dana bantuan yang masuk ke Banten dan Pandeglang khususnya sangat besar baik itu yang sifatnya G to G atau dari masyarakt ke korban. Sayangya ini tidak terekam dan hanya sebagian yang dilaporkan pemerintah dan sasaran penggunana dana bantuan pun tidak begitu jelas,” katanya

Rekomendsi Banten Bersih kata Gufroni dalah mendorong Pemda dan BNPB untuk trasnparan soal dana, mepercepat upaya rehabilitasi, meminta BPK perwakilan Banten untuk secara serius melakukan pendampngan dan pemantauan agar donasi yang masuk segera memulihkan korban dan sarana yang rusak.

Melawan korupsi itu bukan untuk memenjarakan orang melainkan untuk memastikan pelayanan public berjalan sebagaimana mestinya dan hak-hak dasar warga terpenuhi.

(Redaksi)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed